Rusun Kampung Susun Bayam. Metro TV/Nadia Ayu Soraya

Warga Kampung Bayam Akan Gugat Pemprov DKI dan Jakpro

Putri Anisa Yuliani • 14 Februari 2024 03:18

Jakarta: Warga eks Kampung Bayam akan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk segera menyelesaikan polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB). Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Juju Purwantoro. Juju mengatakan, gugatan tersebut akan didaftarkan ke PN Jakpus pada pekan depan. "Kami tim hukum sudah merundingkan. Kami akan melakukan gugatan, gugatan perdata. Tidak menutup kemungkinan akan melakukan gugatan pidana," kata Juju di KSB, Jakarta Utara, Selasa, 13 Februari 2024. Sejak awal dibangun, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menegaskan bahwa KSB diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam. Saat itu seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pun menyetujuinya. Jakpro pun memberikan pelatihan-pelatihan termasuk keterampilan bahasa asing agar nantinya warga bisa hidup berdampingan dengan keberadaan Jakarta International Stadium (JIS) yang bakal menjadi kawasan olahraga terpadu internasional. Warga yang mendapatkan hunian KSB pun sudah jelas memiliki identitas dan merupakan warga yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun di lokasi tersebut. Total ada 64 KK yang telah mendapatkan surat rekomendasi sebagai warga yang akan mendapatkan hunian KSB. "Saat peresmian pun ada akadnya, ada seremoninya Pak Anies menyerahkan kunci kepada warga. Warga sudah masing-masing berada di dalam unitnya. Tapi setelah peresmian kunci tersebut diambil kembali. Nah, ini ada apa. Sudah ada SK, SK ada ditempel di pintu tapi warga tidak juga diberikan," jelas Juju. Juju pun melihat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jakpro. Bukannya duduk bersama berdialog dengan warga guna menyelesaikan masalah, Jakpro justru mempolisikan warga. Juju juga mempertanyakan kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tidak pernah sekalipun mengunjungi KSB selama 14 bulan masa kepemimpinannya menjadi Pj Gubernur DKI untuk menyelesaikan masalah Kampung Bayam. Padahal berbagai upaya dilakukan warga eks Kampung Bayam agar bisa berdialog langsung dengan Jakpro dan Heru seperti mengundang audiensi bersama DPRD DKI hingga datang langsung ke Balai Kota DKI namun hasilnya nihil. Bukannya menyelesaikan masalah baru, Heru justru menimbulkan masalah baru dengan mengusulkan pembangunan rusun baru di Tanjung Priok. "Ini kan barangnya sudah ada, warganya ada, jelas, ya tinggal dilanjutkan saja. Kenapa harus membangun baru. Dia itu gubernur yang ditunjuk, bukan dipilih oleh rakyat jadi seharusnya tinggal melanjutkan program yang sebelumnya," kata Juju.

Jakarta: Warga eks Kampung Bayam akan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk segera menyelesaikan polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB).

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Juju Purwantoro. Juju mengatakan, gugatan tersebut akan didaftarkan ke PN Jakpus pada pekan depan.

"Kami tim hukum sudah merundingkan. Kami akan melakukan gugatan, gugatan perdata. Tidak menutup kemungkinan akan melakukan gugatan pidana," kata Juju di KSB, Jakarta Utara, Selasa, 13 Februari 2024.

Sejak awal dibangun, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menegaskan bahwa KSB diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam. Saat itu seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pun menyetujuinya.

Jakpro pun memberikan pelatihan-pelatihan termasuk keterampilan bahasa asing agar nantinya warga bisa hidup berdampingan dengan keberadaan Jakarta International Stadium (JIS) yang bakal menjadi kawasan olahraga terpadu internasional.

Warga yang mendapatkan hunian KSB pun sudah jelas memiliki identitas dan merupakan warga yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun di lokasi tersebut. Total ada 64 KK yang telah mendapatkan surat rekomendasi sebagai warga yang akan mendapatkan hunian KSB.

"Saat peresmian pun ada akadnya, ada seremoninya Pak Anies menyerahkan kunci kepada warga. Warga sudah masing-masing berada di dalam unitnya. Tapi setelah peresmian kunci tersebut diambil kembali. Nah, ini ada apa. Sudah ada SK, SK ada ditempel di pintu tapi warga tidak juga diberikan," jelas Juju.

Juju pun melihat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jakpro. Bukannya duduk bersama berdialog dengan warga guna menyelesaikan masalah, Jakpro justru mempolisikan warga.

Juju juga mempertanyakan kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tidak pernah sekalipun mengunjungi KSB selama 14 bulan masa kepemimpinannya menjadi Pj Gubernur DKI untuk menyelesaikan masalah Kampung Bayam.

Padahal berbagai upaya dilakukan warga eks Kampung Bayam agar bisa berdialog langsung dengan Jakpro dan Heru seperti mengundang audiensi bersama DPRD DKI hingga datang langsung ke Balai Kota DKI namun hasilnya nihil.

Bukannya menyelesaikan masalah baru, Heru justru menimbulkan masalah baru dengan mengusulkan pembangunan rusun baru di Tanjung Priok.

"Ini kan barangnya sudah ada, warganya ada, jelas, ya tinggal dilanjutkan saja. Kenapa harus membangun baru. Dia itu gubernur yang ditunjuk, bukan dipilih oleh rakyat jadi seharusnya tinggal melanjutkan program yang sebelumnya," kata Juju.