Jakarta: Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya bakal merevitalisasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tahap awal pembebasan lahan untuk mengembangkan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) tengah ditempuh.
"Idenya kawasan itu kira-kira mungkin seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Tapi masih punya karakteristik Tanah Abang," kata Direktur Administrasi dan Keuangan Bima Priya Santosa di Savior Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019.
Pembebasan lahan seluas 23 hektare tersebut, masih terkendala kesepakatan warga terkait legalitas tanah serta harga. Tak hanya itu, pembangunan SPTA perlu kesepakatan berbagai pihak.
"Perlu waktu, masih harus dibicarakan dengan banyak stakeholder juga. Ada Pasar Jaya, pihak Kereta Api (KA) dan swasta. Harus ketemu satu waktu untuk kesepakatan pembangunan ini," ucap Bima.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp1,1 triliun untuk pembebasan lahan tersebut. PD Sarana Jaya, kata Bima, perlu melampirkan cetak biru (blueprint) sebagai awal perencanaan pembebasan dan pembangunan kawasan SPTA.
"Itu daerah yang kompleksitasnya luar biasa. Kita perlu ajukan master plannya untuk masuk rapat pimpinan (rapim) gubernur dulu. Pembangunan mungkin selesai 20 tahun, yang penting kita mulai dulu," imbuhnya.
Baca: Anies Mulai Jengkel dengan PKL Tanah Abang
Jakarta: Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya bakal merevitalisasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tahap awal pembebasan lahan untuk mengembangkan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) tengah ditempuh.
"Idenya kawasan itu kira-kira mungkin seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Tapi masih punya karakteristik Tanah Abang," kata Direktur Administrasi dan Keuangan Bima Priya Santosa di Savior Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019.
Pembebasan lahan seluas 23 hektare tersebut, masih terkendala kesepakatan warga terkait legalitas tanah serta harga. Tak hanya itu, pembangunan SPTA perlu kesepakatan berbagai pihak.
"Perlu waktu, masih harus dibicarakan dengan banyak stakeholder juga. Ada Pasar Jaya, pihak Kereta Api (KA) dan swasta. Harus ketemu satu waktu untuk kesepakatan pembangunan ini," ucap Bima.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp1,1 triliun untuk pembebasan lahan tersebut. PD Sarana Jaya, kata Bima, perlu melampirkan cetak biru (blueprint) sebagai awal perencanaan pembebasan dan pembangunan kawasan SPTA.
"Itu daerah yang kompleksitasnya luar biasa. Kita perlu ajukan master plannya untuk masuk rapat pimpinan (rapim) gubernur dulu. Pembangunan mungkin selesai 20 tahun, yang penting kita mulai dulu," imbuhnya.
Baca: Anies Mulai Jengkel dengan PKL Tanah Abang Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
