Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melaporkan penolakan pejualan saham PT Delta Djakarta tbk. pada masyarakat. Anies menyebut DPRD DKI tak menanggapi surat yang dikirim.
"Kita berniat melaporkan kepada rakyat Jakarta. Bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurutnya aspirasi masyarakat akan bisa mengubah keputusan DPRD DKI. Sebab, DPRD adalah wakil rakyat dan harus mendengar aspirasi rakyat.
"Kalau menurut warga memang sesuai (pelepasan saham), kita akan jalan terus. Tapi kalau tidak setuju, sampaikan ke Dewan," tegas Anies.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta tbk. Menurutnya pelepasan saham produsen Anker Bir itu harus melihat untung rugi bagi keuangan daerah.
"Salahnya PT Delta tuh apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah. Apalagi dikatakan setahun dapat Rp50 milliar," kata Prasetio di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2019.
Apalagi, Prasetio menyebut hasil penjualan saham hanya menambah pemasukan Rp1 triliun. Untuk itu, dia meminta penjualan saham dipikirkan secara matang.
(Baca juga: Anies Sebut Penjualan Saham Bir Tertahan di DPRD)
"Coba itu dipikirkan lagi lah. Selama saya jadi ketua DPRD, saya akan berdiskusi. Jelaskan apa argumentasinya, aturan hitung-hitungannya harus jelas juga," kata Prasetio.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan porsi saham di emiten produsen minuman beralkohol PT Delta Djakarta Tbk sebanyak 23,35 juta saham atau setara 2,92 persen saham. Pada awalnya, kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 28 Februari 2019, kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen. Transaksi penambahan porsi saham dilakukan pada 25 Februari 2019.
Dalam laporan tersebut belum menyebutkan harga pembelian saham. Berdasarkan data RTI per 31 Januari 2019, mayoritas saham DLTA dipegang San Miguel Pte Malaysia sebesar 58,33 persen atau setara dengan 467 juta saham. Pemerintah DKI Jakarta memiliki porsi 23,33 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 18,32 persen.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melaporkan penolakan pejualan saham PT Delta Djakarta tbk. pada masyarakat. Anies menyebut DPRD DKI tak menanggapi surat yang dikirim.
"Kita berniat melaporkan kepada rakyat Jakarta. Bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurutnya aspirasi masyarakat akan bisa mengubah keputusan DPRD DKI. Sebab, DPRD adalah wakil rakyat dan harus mendengar aspirasi rakyat.
"Kalau menurut warga memang sesuai (pelepasan saham), kita akan jalan terus. Tapi kalau tidak setuju, sampaikan ke Dewan," tegas Anies.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta tbk. Menurutnya pelepasan saham produsen Anker Bir itu harus melihat untung rugi bagi keuangan daerah.
"Salahnya PT Delta tuh apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah. Apalagi dikatakan setahun dapat Rp50 milliar," kata Prasetio di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2019.
Apalagi, Prasetio menyebut hasil penjualan saham hanya menambah pemasukan Rp1 triliun. Untuk itu, dia meminta penjualan saham dipikirkan secara matang.
(Baca juga:
Anies Sebut Penjualan Saham Bir Tertahan di DPRD)
"Coba itu dipikirkan lagi lah. Selama saya jadi ketua DPRD, saya akan berdiskusi. Jelaskan apa argumentasinya, aturan hitung-hitungannya harus jelas juga," kata Prasetio.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan porsi saham di emiten produsen minuman beralkohol PT Delta Djakarta Tbk sebanyak 23,35 juta saham atau setara 2,92 persen saham. Pada awalnya, kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 28 Februari 2019, kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen. Transaksi penambahan porsi saham dilakukan pada 25 Februari 2019.
Dalam laporan tersebut belum menyebutkan harga pembelian saham. Berdasarkan data RTI per 31 Januari 2019, mayoritas saham DLTA dipegang San Miguel Pte Malaysia sebesar 58,33 persen atau setara dengan 467 juta saham. Pemerintah DKI Jakarta memiliki porsi 23,33 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 18,32 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
