Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan tertahan di DPRD.
"Sampai sekarang belum ada tanggapan (dari DPRD). Ya itulah risikonya, kalau politik jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurut dia, dana dari penjualan saham bakal lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Pasalnya, dia melihat pemasukan dari perusahaan bir untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga kecil.
"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu (pendapatan saham) menjadi kecil sekali dari situ," jelas Anies.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Baca: Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan porsi saham di emiten produsen minuman beralkohol PT Delta Djakarta Tbk sebanyak 23,35 juta saham atau setara 2,92 persen saham. Pada awalnya, kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 28 Februari 2019, kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen. Transaksi penambahan porsi saham dilakukan pada 25 Februari 2019.
Dalam laporan tersebut belum menyebutkan harga pembelian saham. Berdasarkan data RTI per 31 Januari 2019, mayoritas saham DLTA dipegang San Miguel Pte Malaysia sebesar 58,33 persen atau setara dengan 467 juta saham. Pemerintah DKI Jakarta memiliki porsi 23,33 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 18,32 persen.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan tertahan di DPRD.
"Sampai sekarang belum ada tanggapan (dari DPRD). Ya itulah risikonya, kalau politik jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurut dia, dana dari penjualan saham bakal lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Pasalnya, dia melihat pemasukan dari perusahaan bir untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga kecil.
"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu (pendapatan saham) menjadi kecil sekali dari situ," jelas Anies.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Baca: Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan porsi saham di emiten produsen minuman beralkohol PT Delta Djakarta Tbk sebanyak 23,35 juta saham atau setara 2,92 persen saham. Pada awalnya, kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 28 Februari 2019, kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen. Transaksi penambahan porsi saham dilakukan pada 25 Februari 2019.
Dalam laporan tersebut belum menyebutkan harga pembelian saham. Berdasarkan data RTI per 31 Januari 2019, mayoritas saham DLTA dipegang San Miguel Pte Malaysia sebesar 58,33 persen atau setara dengan 467 juta saham. Pemerintah DKI Jakarta memiliki porsi 23,33 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 18,32 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
