Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam diskusi virtual bertajuk 'Peran Masjid di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 22 Agustus 2021. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam diskusi virtual bertajuk 'Peran Masjid di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 22 Agustus 2021. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penaikan UMP DKI Jadi 5,1% Disebut Untungkan Anies

Candra Yuri Nuralam • 02 Januari 2022 15:50
Jakarta: Penaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2022 diyakini menguntungkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Elektabilitas Anies diyakini bakal meningkat di kalangan buruh.
 
"Kepada kelompok buruh menguntungkan, tetapi kepada citra Pak Anies juga menguntungkan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies,' Minggu, 2 Januari 2022.
 
Menurut dia, penaikan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen dimulai dari 29 November 2021. Saat itu, para buruh berdemo ke Balai Kota DKI Jakarta memprotes penaikan upah minimal yang hanya 0,8 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anies saat itu menyambangi para pendemo. Dia menyebut penaikan gaji 0,8 persen tidak sesuai untuk pekerja di Jakarta.
 
Baca: Perekonomian DKI Diyakini Bertumbuh Usai Penetapan UMP
 
"Pak Anies mengatakan beliau terpaksa menandatangani surat keputusan yang kenaikannya 0,8 persen itu, terima terpaksa gitu," ujar Ray.
 
Saat itu, Anies berjanji mengupayakan revisi penaikan upah minimal provinsi untuk para pekerja di hadapan para buruh. Langkah Anies itu diyakini sudah menarik hati para buruh.
 
Lalu, para buruh kembali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta pada 8 Desember 2021. Dalam demo kedua ini, para buruh menagih janji Anies untuk merevisi UMP.
 
"Dan agak keras demonya waktu itu ke Balai Kota DKI Jakarta. Kemudian keluarkan angka-angka yang merupakan revisi itu," tutur Ray.
 
Setelah demo itu, UMP di DKI Jakarta 2022 naik menjadi 5,1 persen. Langkah Anies dinilai sudah berhasil mengambil hati para buruh.
 
Namun, kebijakan Anies diyakini ada ketimpangan. Pasalnya, kata Ray, Anies seharusnya merevisi UMP sejak awal, sebelum didemo para buruh.
 
"Problemnya, ketika tekanan buruh makin menguat, Anies berlindung di belakang ketidaktepatan cara menganalisis keputusan itu, lalu mengeluarkan keputusan baru terkait dengan revisi yang sebetulnya kalau dikatakan kalau Pak Anies merasa dari awal ada ketimpangan, langsung saja sejak awal," ucap Ray.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854 per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. UMP DKI itu berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
 
Pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP.
 
Keputusan itu diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif