Jakarta: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah masih menunggu revisi biaya konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW yang mencapai Rp556 juta dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Angka tersebut dianggap tak rasional.
"Saya minta untuk revisi berapa idealnya untuk menata RW," ujar dia kepada wartawan, Selasa, 5 November 2019.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi D tak antipati dengan penataan kampung kumuh, tetapi merasa angka tersebut tak masuk akal. Hingga kini hasil revisi belum diterima Ida.
Ia menjelaskan penataan kampung kumuh adalah program lanjutan dari tahun lalu dengan target RW yang berbeda. Sementara itu, biaya untuk konsultan meningkat cukup drastis.
"Tahun lalu, kalau tidak salah anggarannya Rp400 juta sekian," ujar dia.
Namun, Ida tidak mempertanyakan kenaikan tersebut. Pasalnya, ia menilai harga tersebut tak layak hanya untuk menangani satu RW.
"Kita tujuannya mau apa sih, mau membuat kampung indah atau mengangkat kehidupan kampung tersebut, kan gitu. Harap nya dari dinas ada perubahan," tegas dia.
Wakil Ketua Komisi D dari fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh juga merasa anggaran itu tak logis. Komisi D akan mengkaji lebih dalam terkait anggaran tersebut.
"Apakah hasilnya sepadan? Nah ini dia, kita mau ngecek nanti," ujar dia pada kesempatan yang sama.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ob3xPeJk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah masih menunggu revisi biaya konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW yang mencapai Rp556 juta dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Angka tersebut dianggap tak rasional.
"Saya minta untuk revisi berapa idealnya untuk menata RW," ujar dia kepada wartawan, Selasa, 5 November 2019.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi D tak antipati dengan penataan kampung kumuh, tetapi merasa angka tersebut tak masuk akal. Hingga kini hasil revisi belum diterima Ida.
Ia menjelaskan penataan kampung kumuh adalah program lanjutan dari tahun lalu dengan target RW yang berbeda. Sementara itu, biaya untuk konsultan meningkat cukup drastis.
"Tahun lalu, kalau tidak salah anggarannya Rp400 juta sekian," ujar dia.
Namun, Ida tidak mempertanyakan kenaikan tersebut. Pasalnya, ia menilai harga tersebut tak layak hanya untuk menangani satu RW.
"Kita tujuannya mau apa sih, mau membuat kampung indah atau mengangkat kehidupan kampung tersebut, kan gitu. Harap nya dari dinas ada perubahan," tegas dia.
Wakil Ketua Komisi D dari fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh juga merasa
anggaran itu tak logis. Komisi D akan mengkaji lebih dalam terkait anggaran tersebut.
"Apakah hasilnya sepadan? Nah ini dia, kita mau ngecek nanti," ujar dia pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
