Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Susanto

Anggaran Rp556 Juta untuk Konsultan RW di DKI Dipertanyakan

Antara • 04 November 2019 11:32

Jakarta: Anggaran konsultan penataan kampung kumuh di Jakarta, jadi sorotan DPRD DKI. Honor konsultan untuk per RW mencapai Rp556 juta. "Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike seperti dilansir Antara, Senin, 4 Oktober 2019. Anggaran tersebut berada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Bertajuk community action plan (CAP), biaya konsultan untuk satu RW dianggarkan Rp556.112.773. Yuke terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS. Meski dokumen itu sementara dan bisa diubah, penganggaran dianggap terlalu mahal. Anggaran konsultan untuk RW Kampung Kumuh dibagi dua. Untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030. Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).??????? Penganggaran ini juga dianggap tak relevan. Yuke melihat tak ada penataan kampung kumuh selama dua tahun Anies menjabat. Kegiatan yang dilakukan selama ini sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal. "Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya. Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan. "Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?," tuturnya. Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan. Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP untuk mengulik kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung. Sebab ada perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).

Jakarta: Anggaran konsultan penataan kampung kumuh di Jakarta, jadi sorotan DPRD DKI. Honor konsultan untuk per RW mencapai Rp556 juta.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike seperti dilansir Antara, Senin, 4 Oktober 2019.

Anggaran tersebut berada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Bertajuk community action plan (CAP), biaya konsultan untuk satu RW dianggarkan Rp556.112.773.

Yuke terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS. Meski dokumen itu sementara dan bisa diubah, penganggaran dianggap terlalu mahal.

Anggaran konsultan untuk RW Kampung Kumuh dibagi dua. Untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).???????

Penganggaran ini juga dianggap tak relevan. Yuke melihat tak ada penataan kampung kumuh selama dua tahun Anies menjabat. Kegiatan yang dilakukan selama ini sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya.

Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP untuk mengulik kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung. Sebab ada perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).