Pengelolaan JPO di Jakarta Dikritisi

Jakarta: Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta disoal. Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan malaadiministrasi. "Umumnya sih kelihatan maladministrasinya," kata Adrianus di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2020. Baca: Pemprov DKI Ingin Warga Nikmati Wajah Baru JPO Malaadiminstrasi berupa pembiaran fasilitas JPO rusak. Misalnya, kata dia, kemiringan tangga yang terlalu tajam. Termasuk rangkaian besi jembatan yang sudah tak terawat. "Di beberapa tempat dibiarkan menganga plat bajanya," imbuh dia. Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala/Medcom.id/Theofilius. Selain itu, banyak kerusakan lain yang tak diperbaiki. Adrianius menuntut Pemprov DKI bertanggung jawab. Baca: Pengamanan JPO DKI Diperketat Pihaknya telah memanggil perwakilan Pemprov DKI tahun lalu. Kala itu, Ombudsman meminta penjelasan dan mengimbau untuk memperbaiki JPO yang malaadministrasi. Namun hingga sekarang, masih banyak pembiaran terkait kondisi JPO yang rusak. Dia tak memerinci di titik mana saja maladministrasi terjadi, namun Ombudsman meminta otoritas setempat peka dengan hal itu.