Pelang tanda check point pengawasan pelaksanaan PSBB ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis, 23 April 2020. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pelang tanda check point pengawasan pelaksanaan PSBB ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis, 23 April 2020. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Pemprov DKI Diminta Selektif dan Bertahap Mengakhiri PSBB

Nasional Virus Korona PSBB
Cindy • 22 Mei 2020 11:19
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tak gegabah memutuskan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap III menjadi yang terakhir. Pemberhentian kebijakan PSBB perlu dilakukan selektif dan bertahap demi menekan penularan covid-19 secara optimal.
 
“Membiarkan Jakarta tanpa pembatasan tidak tepat karena peningkatan kasus positif harian di Jakarta masih sangat tinggi,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2020.
 
Menurut dia, pemberhentian PSBB memang tak dapat dihindari. Apalagi, insentif ekonomi yang disediakan pemerintah belum memadai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masyarakat juga dinilai mulai jenuh dan tidak bisa dipaksa bertahan di rumah. Terutama, masyarakat kelompok ekonomi menengah bawah yang harus bekerja demi menyambung hidup.
 
Hal itu, terang Eneng, terlihat dari penerapan PSBB tahap II yang tak optimal. Kondisi jalanan di Jakarta hingga kawasan perkampungan mulai ramai.
 
"Longgarnya penegakan aturan juga jadi celah masyarakat untuk keluar rumah. Apalagi ada tuntutan biaya gas, listrik, biaya cicilan, kontrakan yang tidak ditanggung pemerintah,” ujar Eneng.
 
Baca: PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 4 Juni
 
Pemprov DKI Diminta Selektif dan Bertahap Mengakhiri PSBB

 
Dia menilai pemberhentian PSBB juga harus bersifat sementara dan dikaji berkala. Mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020, pelonggaran PSBB harus memenuhi tiga indikator.
 
Ketiga indikator tersebut, yakni tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB, jumlah pertumbuhan kasus, dan persebaran kasus. Namun, Eneng menyayangkan aturan tersebut belum dilengkapi dengan acuan angka sehingga sulit dalam menerapkannya.
 
“Harus ada evaluasi indikator yang transparan dan terukur. Misalnya, jika data menunjukkan ada penurunan angka kasus bisa dilonggarkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Begitu ada peningkatan kasus, harus diketatkan kembali," terang Eneng.
 
Eneng menekankan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini covid-19 dengan memperbanyak tes polymerase chain reaction (PCR) dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Sehingga, tingkat penyebaran kasus dapat diidentifikasi dengan lebih baik.
 
"Apabila sewaktu-waktu pertambahan kasus mendekati ambang batas maksimum layanan medis, pengetatan kegiatan dan interaksi sosial harus diterapkan. Begitu juga sebaliknya, kasus di bawah ambang batas, pengurangan PSBB dilakukan secara bertahap," kata dia.
 
Dengan cara itu, lanjut dia, pasien covid-19 bisa mendapatkan pelayanan medis memadai dan tidak menutup kesempatan bagi warga untuk beraktivitas kembali. Setidaknya PSBB secara terbatas bisa dilakukan hingga pengembangan vaksin selesai serta dapat diakses publik secara luas.
 
“Kita semua tampaknya harus terbiasa dengan pola penerapan PSBB secara selektif dan bertahap dalam satu, atau bahkan dua tahun ke depan,” tutup Eneng.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif