Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif berpendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ragu menerapkan kebijakan tegas untuk mengerem pandemi covid-19. Padahal, angka positif covid-19 terus meningkat.
Syarif menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak responsif dengan perkembangan kasus baru. Anies justru memilih perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dengan memperbanyak sektor usaha yang dibuka.
"Sudah harus ambil langkah (kebijakan) 'rem mendadak'," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 14 Juli 2020.
Ia sebelumnya menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan evaluasi (monev) sebulan setelah masa PSBB transisi terhitung 4 Juni-2 Juli 2020. Ia juga menyarankan fasilitas publik, seperti pasar, sementara ditutup untuk dievaluasi.
Dia menyebut sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Anies justru meningkatkan risiko penularan. Ia mencontohkan protokol kesehatan di pasar.
Pada PSBB transisi tahap I, pengunjung pasar yang tak memakai masker selalu diberi masker. Kebijakan itu tak lagi berjalan. Alhasil, 5,5 persen pedagang pasar di Jakarta terjangkit covid-19.
Baca: 5,5% Pedagang di Pasar Jakarta Positif Covid-19
Anies berencana menarik status PSBB transisi bila lonjakan kasus positif covid-19 masih terus terjadi. Dia menyebut kebijakan 'rem mendadak' bakal diambil agar penyebaran pandemi tak semakin masif.
"Kalau ini berlangsung terus bukan tidak mungkin kita kembali ke situasi sebelum ini," kata Anies, Minggu, 12 Juli 2020.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif berpendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ragu menerapkan kebijakan tegas untuk mengerem pandemi covid-19. Padahal, angka positif covid-19 terus meningkat.
Syarif menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak responsif dengan perkembangan kasus baru. Anies justru memilih perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dengan memperbanyak sektor usaha yang dibuka.
"Sudah harus ambil langkah (kebijakan) 'rem mendadak'," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 14 Juli 2020.
Ia sebelumnya menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan evaluasi (monev) sebulan setelah masa PSBB transisi terhitung 4 Juni-2 Juli 2020. Ia juga menyarankan fasilitas publik, seperti pasar, sementara ditutup untuk dievaluasi.
Dia menyebut sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Anies justru meningkatkan risiko penularan. Ia mencontohkan protokol kesehatan di pasar.
Pada PSBB transisi tahap I, pengunjung pasar yang tak memakai masker selalu diberi masker. Kebijakan itu tak lagi berjalan. Alhasil, 5,5 persen pedagang pasar di Jakarta terjangkit covid-19.
Baca:
5,5% Pedagang di Pasar Jakarta Positif Covid-19
Anies berencana menarik status PSBB transisi bila lonjakan kasus positif covid-19 masih terus terjadi. Dia menyebut kebijakan 'rem mendadak' bakal diambil agar penyebaran pandemi tak semakin masif.
"Kalau ini berlangsung terus bukan tidak mungkin kita kembali ke situasi sebelum ini," kata Anies, Minggu, 12 Juli 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
