Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah temuan kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) 2021 DKI terkait kebutuhan anggota dewan. Legislatif siap menjelaskan kejanggalan itu.
“Yang kemarin disebut-sebut tidak ada hubungannya dengan anggota DPRD. Saya mengajak DPRD akan mengundang-lah Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 23 Desember 2020.
Taufik menjelaskan anggaran DPRD DKI terbagi atas kegiatan anggota DPRD DKI dan kegiatan sekretariat dewan DPRD DKI. Anggaran yang disebut Kemendagri ngaco merupakan anggaran kesekretariatan dewan.
“Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong. Jangan muncul ke publik dulu gitu loh,” ujar dia.
(Baca: Temuan Anggaran Ngaco Pemprov DKI Dinilai Bentuk Buruknya Proses Penganggaran)
Taufik menyayangkan pernyataan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, yang kadung tersebar ke publik. Dia khawatir muncul kesalahpahaman dari masyarakat soal anggaran DPRD DKI.
“Kan posisi APBD 2021 sampai sekarang masih di tangan Kemendagri dalam posisi evaluasi. Diundang dong kita (anggota DPRD),” kata politikus Gerindra itu.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan kejanggalan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Ada sejumlah anggaran yang tidak tepat.
“Ada isinya ngaco kita benahi. Pagu total turun tapi ada kenaikan dalam rincian kegiatan dewan,” kata Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, saat dikonfirmasi.
Kejanggalan itu terdapat pada enam sub kegiatan DPRD DKI yang totalnya mencapai Rp580,1 miliar. Bahri telah memerintahkan sekretariat DPRD DKI memperbaiki kejanggalan itu. Dia menilai kejanggalan terjadi karena salah input data lantaran ada kebijakan nomenklatur baru dari Kemendagri.
“Salah rumah dan salah penempatan kode anggaran saja karena di 2021 ini sistem baru. Dia (harus) perbaiki tujuh hari,” tutur dia.
Jakarta: Wakil Ketua
DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah temuan kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (
APBD) 2021 DKI terkait kebutuhan anggota dewan. Legislatif siap menjelaskan kejanggalan itu.
“Yang kemarin disebut-sebut tidak ada hubungannya dengan anggota DPRD. Saya mengajak DPRD akan mengundang-lah Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 23 Desember 2020.
Taufik menjelaskan anggaran DPRD DKI terbagi atas kegiatan anggota DPRD DKI dan kegiatan sekretariat dewan DPRD DKI. Anggaran yang disebut Kemendagri ngaco merupakan anggaran kesekretariatan dewan.
“Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong. Jangan muncul ke publik dulu gitu loh,” ujar dia.
(Baca:
Temuan Anggaran Ngaco Pemprov DKI Dinilai Bentuk Buruknya Proses Penganggaran)
Taufik menyayangkan pernyataan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, yang kadung tersebar ke publik. Dia khawatir muncul kesalahpahaman dari masyarakat soal anggaran DPRD DKI.
“Kan posisi APBD 2021 sampai sekarang masih di tangan Kemendagri dalam posisi evaluasi. Diundang dong kita (anggota DPRD),” kata politikus Gerindra itu.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan kejanggalan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Ada sejumlah anggaran yang tidak tepat.
“Ada isinya ngaco kita benahi. Pagu total turun tapi ada kenaikan dalam rincian kegiatan dewan,” kata Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, saat dikonfirmasi.
Kejanggalan itu terdapat pada enam sub kegiatan DPRD DKI yang totalnya mencapai Rp580,1 miliar. Bahri telah memerintahkan sekretariat DPRD DKI memperbaiki kejanggalan itu. Dia menilai kejanggalan terjadi karena salah input data lantaran ada kebijakan nomenklatur baru dari Kemendagri.
“Salah rumah dan salah penempatan kode anggaran saja karena di 2021 ini sistem baru. Dia (harus) perbaiki tujuh hari,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
