Jakarta: Sejumlah kalangan mengkritisi penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2018 yang dinilai tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang mencuat adalah menggelembungnya dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
"Tidak efisien. Pada saat bersamaan ada pengurangan dana penyertaan modal daerah (PMD) bagi BUMD," kata Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, Rabu, 22 November 2017.
Sebelumnya, Pemprov DKI menghapuskan PMD bagi PD Dharma Jaya yang oleh sebagian warga dikhawatirkan berdampak pada penyediaan daging bersubsidi bagi pemegang kartu Jakarta pintar.
Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Ruslan Amsyari, menyangsikan urgensi penambahan anggota TGUPP hingga 73 orang.
"Begitu besar sehingga boros dan nggak efektif. Ini belum jelas konsepnya, tapi angkanya sudah ada di RAPBD," ujar Ruslan.
Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem James Arifin Sianipar yang kemarin memimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2018 di Komisi C DPRD DKI menyebut tidak tertutup kemungkinan ada tumpang-tindih kewenangan TGUPP dengan pejabat pemprov.
"Asisten dan deputi ngapain?" kata dia.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika memastikan TGUPP tidak tumpang-tindih dengan asisten ataupun deputi gubernur.
"TGUPP tidak mewakili gubernur, tetapi hanya memberi rekomendasi dan masukan."
Baca: Mendagri Sebut Punya Wewenang Merevisi TGUPP DKI
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, Roy Salam, mempertanyakan landasan hukum anggaran yang dialokasikan untuk TGUPP.
"Jangan menghabiskan uang tapi tidak ada output kinerjanya. Gubernur harus paham anggaran kinerja. Anggaran DKI yang besar bukan untuk dihambur-hamburkan."
Di sisi lain, Roy pun kecewa dengan melonjaknya anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI secara drastis dari Rp28,7 miliar menjadi Rp108 miliar. Menurut Roy, tantangan berat Pemprov dan DPRD DKI ialah merencanakan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat.
"Bagaimana penyerapan tinggi kalau perencanaan tidak berbasis kebutuhan. Jangan karena DPRD bilang butuh lalu pemprov mengalokasikannya," ungkap Roy.
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Dana kunker sebesar itu digunakan untuk kebutuhan biaya transpor, hotel, dan uang representasi bagi 7.752 orang. Padahal, anggota DPRD beserta pimpinan hanya 106 orang.
Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengakui kenaikan anggaran kunker itu berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 190/2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.
SK itu memuat ketentuan, yakni uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1,5 juta per orang per hari untuk gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat eselon I dan II.
Baca: Tim Sukses Anies-Sandi Bisa Masuk TGUPP
Selain itu, ada biaya penginapan dalam negeri sekitar Rp400 ribu-Rp5,2 juta per malam.
Wagub DKI Sandiaga Uno berharap dengan kenaikan biaya kunker itu, anggota dewan memiliki komparasi atas kota metropolitan lain.
"Sebagai mitra kami, mereka harus punya referensi kota-kota lain."
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menunggu pembahasan TGUPP oleh DPRD DKI. Tjahjo tidak memungkiri akan merevisi usul itu.
"Bagi Kemendagri, skala prioritas tanpa mengabaikan program Pak Anies dan Pak Sandi." (Hym/Mal/RO/X-3)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GKdQR50N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Sejumlah kalangan mengkritisi penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2018 yang dinilai tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang mencuat adalah menggelembungnya dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
"Tidak efisien. Pada saat bersamaan ada pengurangan dana penyertaan modal daerah (PMD) bagi BUMD," kata Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, Rabu, 22 November 2017.
Sebelumnya, Pemprov DKI menghapuskan PMD bagi PD Dharma Jaya yang oleh sebagian warga dikhawatirkan berdampak pada penyediaan daging bersubsidi bagi pemegang kartu Jakarta pintar.
Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Ruslan Amsyari, menyangsikan urgensi penambahan anggota TGUPP hingga 73 orang.
"Begitu besar sehingga boros dan nggak efektif. Ini belum jelas konsepnya, tapi angkanya sudah ada di RAPBD," ujar Ruslan.
Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem James Arifin Sianipar yang kemarin memimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2018 di Komisi C DPRD DKI menyebut tidak tertutup kemungkinan ada tumpang-tindih kewenangan TGUPP dengan pejabat pemprov.
"Asisten dan deputi ngapain?" kata dia.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika memastikan TGUPP tidak tumpang-tindih dengan asisten ataupun deputi gubernur.
"TGUPP tidak mewakili gubernur, tetapi hanya memberi rekomendasi dan masukan."
Baca: Mendagri Sebut Punya Wewenang Merevisi TGUPP DKI
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, Roy Salam, mempertanyakan landasan hukum anggaran yang dialokasikan untuk TGUPP.
"Jangan menghabiskan uang tapi tidak ada output kinerjanya. Gubernur harus paham anggaran kinerja. Anggaran DKI yang besar bukan untuk dihambur-hamburkan."
Di sisi lain, Roy pun kecewa dengan melonjaknya anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI secara drastis dari Rp28,7 miliar menjadi Rp108 miliar. Menurut Roy, tantangan berat Pemprov dan DPRD DKI ialah merencanakan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat.
"Bagaimana penyerapan tinggi kalau perencanaan tidak berbasis kebutuhan. Jangan karena DPRD bilang butuh lalu pemprov mengalokasikannya," ungkap Roy.
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Dana kunker sebesar itu digunakan untuk kebutuhan biaya transpor, hotel, dan uang representasi bagi 7.752 orang. Padahal, anggota DPRD beserta pimpinan hanya 106 orang.
Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengakui kenaikan anggaran kunker itu berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 190/2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.
SK itu memuat ketentuan, yakni uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1,5 juta per orang per hari untuk gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat eselon I dan II.
Baca: Tim Sukses Anies-Sandi Bisa Masuk TGUPP
Selain itu, ada biaya penginapan dalam negeri sekitar Rp400 ribu-Rp5,2 juta per malam.
Wagub DKI Sandiaga Uno berharap dengan kenaikan biaya kunker itu, anggota dewan memiliki komparasi atas kota metropolitan lain.
"Sebagai mitra kami, mereka harus punya referensi kota-kota lain."
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menunggu pembahasan TGUPP oleh DPRD DKI. Tjahjo tidak memungkiri akan merevisi usul itu.
"Bagi Kemendagri, skala prioritas tanpa mengabaikan program Pak Anies dan Pak Sandi." (Hym/Mal/RO/X-3)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
