Jakarta: Politikus Gerindra Mohamad Taufik menyindir anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William dianggap mencari perhatian dengan mengunggah kejanggalan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke media sosial.
"Genitnya (PSI) saja yang harus dikurangi sedikit," kata Taufik dalam konferensi pers, Rabu, 6 November 2019.
Taufik mendukung transparansi yang dijunjung PSI. Namun, dia menilai tindakan William keluar dari konteks. Lebih baik William mendiskusikan hal-hal janggal semacam itu di dalam forum terlebih dulu.
"Tak ada kewajiban meng-upload itu, tapi bahwa sesuatu yang belum mateng di-upload, itu jadi masalah," kata dia.
Menurut dia, forum atau rapat bisa diadakan tak tertutup dengan menghadirkan masyarakat atau media. Taufik menganggap konsep ini sebagai transparansi yang harus dijalankan DPRD.
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu meminta PSI mengubah kebiasaan membuka masalah ke media sosial dengan mengajak diskusi secara internal. "Definisi transparansi itu bukan diawur-awur."
Taufik pun mengeklaim menemukan anggaran janggal dengan selisih hingga Rp1,2 triliun saat memeriksa rancangan anggaran pemerintah. Namun, ia tidak sesumbar.
"Sebenarnya (temuan PSI) tidak ada yang istimewa," jelas dia.
Jakarta: Politikus Gerindra Mohamad Taufik menyindir anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William dianggap mencari perhatian dengan mengunggah kejanggalan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke media sosial.
"Genitnya (PSI) saja yang harus dikurangi sedikit," kata Taufik dalam konferensi pers, Rabu, 6 November 2019.
Taufik mendukung transparansi yang dijunjung PSI. Namun, dia menilai tindakan William keluar dari konteks. Lebih baik William mendiskusikan hal-hal janggal semacam itu di dalam forum terlebih dulu.
"Tak ada kewajiban meng-
upload itu, tapi bahwa sesuatu yang belum mateng di-
upload, itu jadi masalah," kata dia.
Menurut dia, forum atau rapat bisa diadakan tak tertutup dengan menghadirkan masyarakat atau media. Taufik menganggap konsep ini sebagai transparansi yang harus dijalankan DPRD.
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu meminta
PSI mengubah kebiasaan membuka masalah ke media sosial dengan mengajak diskusi secara internal. "Definisi transparansi itu bukan diawur-awur."
Taufik pun mengeklaim menemukan anggaran janggal dengan selisih hingga Rp1,2 triliun saat memeriksa rancangan anggaran pemerintah. Namun, ia tidak sesumbar.
"Sebenarnya (temuan PSI) tidak ada yang istimewa," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
