Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto: MI/Susanto
Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto: MI/Susanto

Anies Sebut Aturan IMB di Pulau Reklamasi 'Warisan' Ahok

Nasional reklamasi teluk jakarta
Theofilus Ifan Sucipto • 19 Juni 2019 10:47
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sebagai penyebab munculnya IMB di Pulau Reklamasi. Pengembang harus memiliki dasar hukum sebelum memulai pembangunan.
 
"Jika tidak ada Pergub 206 Tahun 2016, maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan izin mendirikan bangunan (IMB)," kata Anies, di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Dia menyebut gubernur yang saat itu menjabat, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat Pergub 206 Tahun 2016. Pergub itu, kata Anies, dibuat sebagai dasar hukum pembangunan di Pulau Reklamasi. Pasalnya, pulau tersebut dulunya berbentuk perairan sehingga tidak ada peta rencana tata kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan dengan kondisi seperti itu, tidak ada yang berhak membuat bangunan apa pun. Namun terbitnya Pergub 206 Tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan Panduan Rancang Kota (PRK) itu membuat pembangunan bisa dilakukan asalkan sesuai panduan.
 
Baca juga: Jakpro Bungkam Soal Pengelolaan Pulau Reklamasi
 
Selain itu, lanjut Anies, pembangunan perlu mempertimbangkan peruntukan lahan. Misalnya apakah lahan tersebut bakal dijadikan jalan umum, lahan hijau, atau perkantoran.
 
"Siapapun harus melihat rencana tata kota itu baru bisa melakukan pembangunan," tegas dia.
 
Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyebut sebenarnya tidak ada keharusan gubernur membuat Pergub tersebut. Pasalnya, kata Anies, garis rencana tata ruang dan rencana detail idealnya dibuat dalam Perda RDTR.
 
"Lazimnya tata kota diatur dalam Perda bukan Pergub. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama," imbuh dia.
 
Kendati begitu, PRK boleh dibuat menjadi Pergub, dan bukan Perda. Hal itu, kata Anies, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.
 
"Isinya mengatakan jika sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara," jelas dia.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif