Ahok Bongkar Kebobrokan Ketua RT/RW Jakarta

medcom.id, Jakarta: Sejumlah pengurus RT/RW menolak instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Bahkan mereka mengancam akan mundur dan memboikot penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI. Seolah kesal dengan ulah sejumlah pengurus RT/RW, pria yang akrab disapa Ahok itu membongkar kebobrokan oknum Ketua RT/RW zaman dulu. "Dulu, banyak oknum Ketua RT/RW yang bertindak laiknya makelar," ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016). (Baca: Ahok Sentil Ketua RT dan RW Pembangkang) Menurut Ahok, tak sedikit warga yang 'dipalak' untuk mengurus izin tertentu. Warga dulu memang diwajibkan meminta rekomendasi RT/RW untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan tanah, ataupun KTP. "Ada oknum RW minta Rp1 juta untuk rekomendasi. Ini udah saya potong semuanya," kata Ahok. Saat ada warganya hendak mmebuat surat tanah, lanjut Ahok, ada oknum RT/RW yang meminta uang setiap kali mengukur tanah. "Kamu tanya saja sama orang Jakarta," ujar Ahok. Ketua dan pengurus RT dan RW se-Jakarta bertemu Komisi A DPRD DKI -- MTVN/Wanda Indana Bahkan, cerita Ahok, ada juga oknum RT/RW yang kerap mengemplang jalur hijau. Mereka biasanya mendirikan kios dan parkir liar. Beberapa menyewakan kiosnya Rp1,5 juta per bulan. Akibatnya, kini banyak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) didirikan bangunan liar di Jakarta. "Jadi, oknum RT/RW ini seolah berkuasa atas lahan. Banyak yang nyewain karena mereka merasa berhak," terang Ahok. Karenanya, mantan bupati Belitung Timur ini mengajak Ketua RT/RW sebagai perpanjangan tangan Lurah untuk mengawasi warga dengan aplikasi pengaduan Qlue. Namun, banyak yang merasa diberatkan dengan aplikasi tersebut. Aroma Politis Penolakan sejumlah Ketua RT/RW terkait aplikasi Qlue juga membikin Ahok geleng kepala. Pasalnya, mereka melaporkan penolakan itu ke DPRD DKI Jakarta yang notabene menerima sekitar Rp900 ribu per bulan dari APBD DKI. Aplikasi Qlue Ahok pun mencium ada unsur politik di dalamnya. "Kalau kamu enggak bisa jadi bapak atau ibu asuh, ya silakan mengundurkan diri. Kenapa mesti ke DPRD? Main politik dong?" Ucap Ahok. (Baca: Ahok Tantang RT/RW Jakarta Mengundurkan Diri) Ahok mengaku tak peduli dengan ancaman Ketua RT/RW yang tak akan berkontribusi saat Pemilukada mendatang. Malahan, sikap ini ditangkap Ahok sebagai gerakan yang ingin menjatuhkan dirinya supaya tak terpilih dalam Pilgub DKI 2017. "Itu lebih tepat saya terjemahin," beber Ahok. Dugaan Ahok adanya campur tangan politik semakin kuat, lantaran banyak Ketua RT/RW mempermasalahkan insentif Rp10 ribu per bulan. "Ya memang (politik) dong. Kalau kamu enggak politik, misalnya saya kerja dan kayaknya gaji enggak sesuai nih. Ya berhenti dong. Itu saja," tandas Ahok.