Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membentuk lembaga tersendiri. Nantinya BPTJ memiliki kewenangan penuh mengatur transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"BPTJ ini nantinya akan diperkuat menjadi otoritas, kan sekarang masih badan pengelola di bawah Kementerian Perhubungan," kata Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo, saat berbincang dengan Medcom.id di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Januari 2019.
Budi mengungkapkan permintaan itu disampaikan JK dalam rapat koordinasi kemarin. Setelah berpisah dengan Kemenhub, BPTJ langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
(Baca juga: Wapres: Masalah Jabodetabek Tak Cuma Transportasi)
"Nah, nantinya akan diberikan otoritas penuh dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Budi.
Namun, Budi mengaku hal ini masih sebatas wacana. Sebab, perlu ada pengkajian.
"Proses ini masih butuh persiapan, nanti dilihat terlebih dahulu seberapa lama proses yang diperlukan. Akan ada substansi dan pengkajian sekitar enam bulan," kata Budi.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membentuk lembaga tersendiri. Nantinya BPTJ memiliki kewenangan penuh mengatur transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"BPTJ ini nantinya akan diperkuat menjadi otoritas, kan sekarang masih badan pengelola di bawah Kementerian Perhubungan," kata Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo, saat berbincang dengan
Medcom.id di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Januari 2019.
Budi mengungkapkan permintaan itu disampaikan JK dalam rapat koordinasi kemarin. Setelah berpisah dengan Kemenhub, BPTJ langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
(Baca juga:
Wapres: Masalah Jabodetabek Tak Cuma Transportasi)
"Nah, nantinya akan diberikan otoritas penuh dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Budi.
Namun, Budi mengaku hal ini masih sebatas wacana. Sebab, perlu ada pengkajian.
"Proses ini masih butuh persiapan, nanti dilihat terlebih dahulu seberapa lama proses yang diperlukan. Akan ada substansi dan pengkajian sekitar enam bulan," kata Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
