Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut kemacetan di DKI Jakarta bukan masalah transportasi semata. Hal itu dia temukan setelah mengecek kondisi jalan di Ibu Kota.
Kalla memantau kemacetan Jakarta melalui helikopter saat jam sibuk pagi tadi. Ia ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Usai memantau dari udara, Kalla menggelar rapat koordinasi membahas integrasi transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di Kantor Wakil Presiden. Rapat itu berlangsung sekitar dua jam.
"Setelah kita lihat bahwa bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, rencana tata kota seperti pemukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungan kota masing-masing supaya terkonsentrasi," kata Kalla usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 28 Januari 2019.
Kalla mengungkap alasannya meninjau fasilitas transportasi Jabodetabek lewat udara. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ingin melihat kondisi Jabodetabek secara keseluruhan.
Nyatanya, masalah yang dialami sebagai daerah Jakarta tak cuma kemacetan. Kalla menegaskan wilayah Jakarta juga terlihat kumuh di beberapa titik.
"Bagaimana caranya dia tidak kumuh? Taruhannya harus (bangunan) ke atas semuanya," kata dia.
Baca: Wapres Singgung Ketimpangan Jalan Jakarta
Kalla sempat menyinggung ketimpangan situasi Jakarta. Ia menyebut Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman jika dilihat dari udara terlihat seperti jalanan di Singapura.
Namun, daerah Jakarta Utara justru terlihat berbeda. Kawasan Tanjung Priok, kata Kalla, cukup kumuh dan terlihat seperti kota di India dan Bangladesh.
"Seperti Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, ya kumuhlah," jelas Kalla.
Kalla pun meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk menyelesaikan masalah ini. "(Kita) lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khusus DKI sebenarnya, karena DKI paling parah," pungkas Kalla.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN4xoz1N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut kemacetan di DKI Jakarta bukan masalah transportasi semata. Hal itu dia temukan setelah mengecek kondisi jalan di Ibu Kota.
Kalla memantau kemacetan Jakarta melalui helikopter saat jam sibuk pagi tadi. Ia ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Usai memantau dari udara, Kalla menggelar rapat koordinasi membahas integrasi transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di Kantor Wakil Presiden. Rapat itu berlangsung sekitar dua jam.
"Setelah kita lihat bahwa bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, rencana tata kota seperti pemukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungan kota masing-masing supaya terkonsentrasi," kata Kalla usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 28 Januari 2019.
Kalla mengungkap alasannya meninjau fasilitas transportasi Jabodetabek lewat udara. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ingin melihat kondisi Jabodetabek secara keseluruhan.
Nyatanya, masalah yang dialami sebagai daerah Jakarta tak cuma kemacetan. Kalla menegaskan wilayah Jakarta juga terlihat kumuh di beberapa titik.
"Bagaimana caranya dia tidak kumuh? Taruhannya harus (bangunan) ke atas semuanya," kata dia.
Baca: Wapres Singgung Ketimpangan Jalan Jakarta
Kalla sempat menyinggung ketimpangan situasi Jakarta. Ia menyebut Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman jika dilihat dari udara terlihat seperti jalanan di Singapura.
Namun, daerah Jakarta Utara justru terlihat berbeda. Kawasan Tanjung Priok, kata Kalla, cukup kumuh dan terlihat seperti kota di India dan Bangladesh.
"Seperti Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, ya kumuhlah," jelas Kalla.
Kalla pun meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk menyelesaikan masalah ini. "(Kita) lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu, khusus DKI sebenarnya, karena DKI paling parah," pungkas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
