Legalitas Becak Diminta tak Bergantung Izin Gubernur

Nicky Widadio 08 Oktober 2018 15:33 WIB
becak di ibu kota
Legalitas Becak Diminta tak Bergantung Izin Gubernur
Ilustrasi--Becak mangkal di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah meminta legalitas operasional becak di Jakarta diubah agar tidak bergantung pada izin gubernur. Sebaja khawatir pergantian gubernur berdampak pada perubahan kebijakan.

Rasdullah mengaku telah mengetahui soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Cuma bunyinya masih jadi ganjalan. Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kata 'atas izin gubernurnya' kita ingin hilangkan. Lah ya kalau gubernurnya Pak Anies, kalau enggak?" ujar Rasdullah ketika dihubungi, Senin, 8 Oktober 2018.


Pihaknya ingin agar becak di dalam revisi Perda disebut sebagai angkutan tetap lingkungan yang beroperasi di kawasan perkampungan. Bukan di jalan raya.

"Jadi becak sebagai angkutan tetap lingkungan di DKI Jakarta, bukan atas izin gubernur," ucap Rasdullah.

Legalitas becak, kata Rasdullah, amat diperlukan sebagai payung penataan becak di perkampungan. Pemasangan fasilitas palang untuk naik turun penumpang misalnya, belum bisa dilakukan di seluruh 16 pangkalan besar becak karena terkendala legalitas.

Baca: DKI Tawarkan `Angin Surga` untuk Becak

Sejauh ini, palang tersebut baru dipasang di satu titik, yakni di Teluk Gong, Jakarta Utara. "Ya pengin dibangun semuanya, cuma masih ada ganjalan-ganjalan karena Perdanya kan belum berubah tuh. Ada Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu kan bunyinya dilarang merancang dan mengoperasikan becak," jelasnya.

Berdasarkan survei Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Sebaja, ada 1.685 becak yang beroperasi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian kecil di Jakarta Timur.

Mereka yang didata telah ditandai dengan stiker khusus sehingga boleh beroperasi di perkampungan. Sementara itu, Sebaja juga memfasilitasi anggotanya dengan rompi dan kartu tanda anggota (KTA).

Pemprov DKI berencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sebab, Perda itu melarang becak beroperasi.



(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id