Jakarta: Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta DPRD DKI Jakarta terus mengkritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018. 'Wakil rakyat' mesti jeli melihat anggaran pemerintah yang tak wajar.
"Sebagai wakil rakyat tentu DPRD harus bisa menyuarakan, jangan setelah itu menjadi keputusan kemudian diributkan," ujar Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Zainudin menilai masih ada waktu untuk tetap mengawal anggaran yang berasal dari masyarakat itu agar berada di dalam rel. Kehadiran DPRD, kata dia, punya peran penting sebelum rancangan anggaran itu kemudian disahkan.
"Kalau itu sudah menjadi kesepakatan, diputuskan menjadi APBD, berarti kedua belah pihak sudah setuju," tutur politikus Golkar ini.
Anggaran daerah perlu terus dipelototi, sama halnya dengan apa yang dilakukan di DPR terhadap RAPBN. "Kepada teman-teman khususnya di DPRD DKI, kita meminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang penggunaan anggaran daerah itu," ucap Zainudin.
Salah satu rancangan anggaran yang paling disorot saat ini ialah soal Tim Gubenur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dana operasional TGUPP menggelembung dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
Baca: Kemendagri: Personel TGUPP Jangan Kebanyakan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai anggaran tersebut masih dalam batas wajar. "Kalau anggaran belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30 persen. Jadi kira-kira maksimal belanja pegawai Rp21 triliun," kata Kepala Biro Kepegawaian Pemprov DKI Agus Suradika.
Menurut dia, saat ini belanja pegawai Pemprov DKI baru menyentuh Rp19 triliun atau 26,7 persen dari total APBD. Jadi, anggaran TGUPP yang mencapai Rp28,3 miliar tak terlalu berpengaruh.
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta DPRD DKI Jakarta terus mengkritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018. 'Wakil rakyat' mesti jeli melihat anggaran pemerintah yang tak wajar.
"Sebagai wakil rakyat tentu DPRD harus bisa menyuarakan, jangan setelah itu menjadi keputusan kemudian diributkan," ujar Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Zainudin menilai masih ada waktu untuk tetap mengawal anggaran yang berasal dari masyarakat itu agar berada di dalam rel. Kehadiran DPRD, kata dia, punya peran penting sebelum rancangan anggaran itu kemudian disahkan.
"Kalau itu sudah menjadi kesepakatan, diputuskan menjadi APBD, berarti kedua belah pihak sudah setuju," tutur politikus Golkar ini.
Anggaran daerah perlu terus dipelototi, sama halnya dengan apa yang dilakukan di DPR terhadap RAPBN. "Kepada teman-teman khususnya di DPRD DKI, kita meminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang penggunaan anggaran daerah itu," ucap Zainudin.
Salah satu rancangan anggaran yang paling disorot saat ini ialah soal Tim Gubenur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dana operasional TGUPP menggelembung dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
Baca: Kemendagri: Personel TGUPP Jangan Kebanyakan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai anggaran tersebut masih dalam batas wajar. "Kalau anggaran belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30 persen. Jadi kira-kira maksimal belanja pegawai Rp21 triliun," kata Kepala Biro Kepegawaian Pemprov DKI Agus Suradika.
Menurut dia, saat ini belanja pegawai Pemprov DKI baru menyentuh Rp19 triliun atau 26,7 persen dari total APBD. Jadi, anggaran TGUPP yang mencapai Rp28,3 miliar tak terlalu berpengaruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
