Jakarta: Jumlah personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 74 orang dianggap tak rasional. Perlu penyesuaian jumlah supaya kinerja tim maksimal.
"Satu kata saja, perlu rasionalisasi jumlahnya, 74 itu kan banyak. Ya sebaiknya jangan banyak-banyak," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono di Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Ia menyebut secara prinsip peran TGUPP bukan terkait anggaran, tetapi soal kebutuhan. Pemerintah Provinsi Jakarta dianggap memiliki dana untuk membiayai tim. Namun, bila dilihat dari sisi kebutuhan, TGUPP ditakutkan kontraproduktif.
Sumarsono menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkaca pada pemimpin Jakarta sebelumnya. Di era pemerintahan Gubernur Joko Widodo, TGUPP tak 'gemuk'. Hanya ada 9 orang tenaga ahli yang mengisi posisi di tim.
"Sementara itu, pas Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) hanya 13," kata dia.
Baca: Kemendagri Pertanyakan Payung Hukum TGUPP Anies-Sandi
Dengan 9 anggota tim, kinerja Jokowi sangat efektif dalam memimpin Jakarta. Kepemimpinan Ahok juga tak berbeda jauh dengan 13 orang di dalam TGUPP. Kedua Gubernur dianggap efisien dan tepat sasaran soal tenaga ahli pilihan.
Sementara itu, saat menjadi pelaksana tugas gubernur, Sumarsono menambah jumlah tim menjadi 15 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 yang dibuatnya. "Karena butuh percepatan inventarisasi aset DKI. Asetnya tercecer itu Jakarta. Waktu itu yang masuk akuntan publik dan BPKP," pungkas Sumarsono.
Jakarta: Jumlah personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 74 orang dianggap tak rasional. Perlu penyesuaian jumlah supaya kinerja tim maksimal.
"Satu kata saja, perlu rasionalisasi jumlahnya, 74 itu kan banyak. Ya sebaiknya jangan banyak-banyak," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono di Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Ia menyebut secara prinsip peran TGUPP bukan terkait anggaran, tetapi soal kebutuhan. Pemerintah Provinsi Jakarta dianggap memiliki dana untuk membiayai tim. Namun, bila dilihat dari sisi kebutuhan, TGUPP ditakutkan kontraproduktif.
Sumarsono menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkaca pada pemimpin Jakarta sebelumnya. Di era pemerintahan Gubernur Joko Widodo, TGUPP tak 'gemuk'. Hanya ada 9 orang tenaga ahli yang mengisi posisi di tim.
"Sementara itu, pas Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) hanya 13," kata dia.
Baca: Kemendagri Pertanyakan Payung Hukum TGUPP Anies-Sandi
Dengan 9 anggota tim, kinerja Jokowi sangat efektif dalam memimpin Jakarta. Kepemimpinan Ahok juga tak berbeda jauh dengan 13 orang di dalam TGUPP. Kedua Gubernur dianggap efisien dan tepat sasaran soal tenaga ahli pilihan.
Sementara itu, saat menjadi pelaksana tugas gubernur, Sumarsono menambah jumlah tim menjadi 15 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 yang dibuatnya. "Karena butuh percepatan inventarisasi aset DKI. Asetnya tercecer itu Jakarta. Waktu itu yang masuk akuntan publik dan BPKP," pungkas Sumarsono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
