Jurus Anies Menata 21 Kampung Kumuh
Permukiman penduduk di bantaran Kali Cakung Drain, Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menata 21 kampung kumuh di Ibu Kota. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Anies mengatakan penataan kampung kumuh akan melibatkan community action plan. Setiap kampung akan ditata berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

"Karena penataan ulang kampung tidak seragam untuk semua kampung. Setiap kampung memiliki karakternya berbeda-beda," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 24 Mei 2018.


Penataan kampung kumuh rencananya bakal melibatkan para pakar dan warga. Hal ini bertujuan agar hasil penataan sesuai dengan kebutuhan warga. 

"Intinya secara garis besar adalah penataan lingkungan satu tanah adalah ada proses konsolidasi lahan, kemudian ada penyiapan untuk tempat tinggal yang baru, kemudian penataan lingkungannya sesudah dikonsolidasi," terang dia.

Wilayah yang ditata adalah Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu, Kampung Muka, dan Kampung Walang di Ancol, Pademangan. Kemudian ada Kampung Akuarium, Kampung Marlina, Kampung Elektro, dan Kampung Gedong Pompa di Penjaringan, Jakarta Utara

Sementara di Pluit, ada Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, dan Kampung Baru Tembok Bolong. Kemudian Kampung Tanah Merah di Kelapa Gading Barat. Di Tugu Selatan, Koja, ada RW 007, RW 008, RW 009, RW 010, dan RW 011 yang ditata.

Baca: Sampah Ikut Mewarnai Sunter Jaya

Di Prumpung, Jatinegara, seluruh RW 002 akan ditata. Di Jakarta Barat, RT 014 dan RT 016 RW 004 Kebon Jeruk, serta RT01 RW 05 Rawa Timur termasuk dalam penataan. Ada pula Kampung Guji Baru tepatnya RT 004 sampai RT 007 RW 002 Duri Kepa, Kebon Jeruk yang akan ditata.

Selain itu, Kampung Kunir, Kampung Kali Apuran, dan Kampung Sekretaris di Jakarta Barat termasuk dalam lokasi penataan. Di Jakarta Selatan, penataan juga menyasar Kampung Baru,  Pondok Pinang, Kebayoran Lama.

Di samping melibatkan pakar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan fasilitator. Anies mau penataan bisa berlandaskan pada keadilan.

"Jadi fasilitatornya bukan dari pemerintah fasilitatornya adalah pihak tersendiri. Nah, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan legal nantinya harus diselesaikan oleh Pemprov karena pasti ada urusan urusan legal di situ," tutur Anies.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id