Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Foto: Medcom.id/Kautsar
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Foto: Medcom.id/Kautsar

Ojol Khawatir Kena Jalan Berbayar, Kadishub: Pengecualian Hanya Pelat Kuning

Kautsar Widya Prabowo • 25 Januari 2023 18:14
Jakarta: Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan jenis kendaraan yang tidak kena penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) hanya angkutan umum atau pelat kuning. Artinya, kendaraan pelat hitam, termasuk ojek online (ojol), berpotensi dikenakan tarif jalan berbayar.
 
Syafrin menjelaskan rencana penerapan ERP tertuang dalam Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE). Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 
"Undang-Undang (LLAJ Nomor) 22, bahwa pengecualian itu hanya untuk pelat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih pelat hitam," ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Syafrin enggan berandai-andai dalam revisi UU LLAJ yang memungkinkan ojol bisa menjadi angkutan umum, sehingga terbebas dari ERP. Pasalnya, revisi uu menjadi kewenangan DPR. 
 
"Sekarang menjadi inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU (Nomor) 22 Tahun 2009 dan itu masih dalam pembahasan di sana," jelas dia.
 

Baca Juga: Pemprov DKI Akan Berlakukan Jalan Berbayar, Ini Waktu dan Lokasinya


Ratusan pengemudi ojol melakukan demonstrasi menolak rencana pemberlakuan ERP. Aksi damai dilakukan di depan Gedung DPRD RI DKI Jakarta pada siang tadi. 
 
Para ojol yang mengatasnamakan dirinya sebaagai Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) kompak menggunakan rompi hijau dan membawa sejumlah atribut bendera, banner bertuliskan penolakan, dan spanduk. Dalam aksi tersebut, massa meminta anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP.
 
“Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024,” tulis banner driver ojol saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP.
 
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail bersama pimpinan Komisi B telah mengajak perwakilan ojol untuk mengikuti rapat kerja komisi B hari ini. Namun, ajakan itu ditolak massa.
 
“Meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk apresiasi kami di Komisi B, bahwa mereka kita hadirkan di rapat ERP ini dengan tujuan agar bisa didengar langsung bukan saja oleh wakil rakyat tapi juga pihak eksekutif yang kebetulan hadir,” ucap Ismail.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif