Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Relokasi Era Ahok
Warga bersantai di shelter yang dibangun Pemprov DKI Jakarta di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/4/2018). Foto: MI/M Irfan
Jakarta: Warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara mencabut gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal relokasi lahan pemukiman. Pencabutan lantaran warga menilai keinginan mereka telah terpenuhi usai Pemprov DKI berganti kepemimpinan. 

Pengacara LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, pencabutan gugatan tersebut dilakukan usai terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 pada 21 Mei lalu. Surat yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menjadi dasar hukum sesuai keinginan warga yakni melaksanakan penataan kampung di Jakarta.

"Pada intinya juga apa yang diminta oleh warga sudah dipenuhi dengan adanya putusan gubernur tersebut," ujar Nelson di kantor PN Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juni 2018. 


Pencabutan gugatan juga dilakukan untuk menghindari perbedaan hasil putusan pengadilan. Warga, kata dia, sepakat untuk ikut program pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

"Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perbedaan antara putusan dengan nanti pelaksanaan dari Keputusan Gubernur tersebut warga memutuskan untuk mencabut saja gugatan," tutur dia. 

Menurut Nelson, kesepakatan mencabut gugatan juga diperkuat dengan adanya master plan pembangunan kembali Kampung Akuarium. Dia memprediksi tahun 2019 proses pembangunan selesai dengan dasar hukum tersebut. 

(Baca juga: Menanti Kampung Susun di Akuarium)

"Keputusan gubernur ini memberikan dasar hukum awal bagi penataan 21 kampung yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Kampung Akuarium," kata dia. 

Meski demikian, Pemprov DKI  tetap diminta memerhatikan kepentingan warga berdampak relokasi. Anies diminta melibatkan warga dalam proses pengerjaan program.

"Jangan sampai membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh warga, lalu pembangunan itu harus melibatkan warga jangan warga jadi pemakai saja dan yang dipakai nanti tidak cocok," pungkas dia. 

Gugatan class action warga Kampung Akuarium ini diajukan sejak 3 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perkara yang teregistrasi dengan nomor 532/PDT.G/2016/PN.JKT.PST itu menempatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, Walikota Jakarta Utara, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai tergugat. Menteri Agraria dan Tata Ruang juga menjadi salah satu pihak tergugat.

Kampung Akuarium sendiri semula masuk dalam daftar relokasi Pemprov DKI Jakarta. Eksekusi dilakukan pada  11 April 2016 dengan tujuan  menjadikan kawasan Kampung Akuarium salah satu akses dan tempat wisata religi di Luar Batang dan Pasar Ikan. Semua kawasan itu dimasukkan dalam proyek revitalisasi Kawasan Sunda Kelapa.

Beberapa tahun berjalan belum ada tindak lanjut atas lahan relokasi. Buntutnya, sejumlah bangunan semi permanen kembali menjamur di lokasi itu. Ada sekitar 160 lebih bangunan semi permanen di lokasi itu lantaran yakin Gubernur Anies Baswedan tak akan menggusur mereka.

(Baca juga: Lahan Kampung Akuarium Belum Tentu Jadi Milik Warga)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id