Lahan Kampung Akuarium Belum Tentu Jadi Milik Warga

Jakarta: Lahan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara belum tentu menjadi hak milik warga. Bagaimanapun, lahan tersebut aset Pemprov DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Achmad Firdaus mengatakan, pemindahan aset harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Meski tidak bisa dimiliki, warga tetap bisa memanfaatkannya melalui perjanjian. "Aset Pemda mau dibangun ya monggo, itu kan tergantung kebijakan Pemprov," kata Achmad di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018. Bentuk pemanfaatan aset bisa berupa pinjam pakai, sewa, build-operate-transfer (BOT) hingga melalui penugasan berupa diskresi gubernur. Saat ini, di lahan tersebut telah dibangun sekitar 128 shelter atau tempat tinggal sementara untuk warga. "Diskresi gubernur untuk menentukan pemanfaatan. Dan saat mau dibangun rumah susun, perlu ada perjanjian antara warga dengan Pemprov sebagai pemilik aset," tutur Achmad. Baca: Menanti Kampung Susun di Akuarium Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset berupa tanah yang hendak dipindahtangankan harus melalui persetujuan DPRD lebih dulu. Begitu juga jika dibangun rumah susun, warga hanya akan mendapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Achmad tidak khawatir bila pemanfaatan aset Pemprov DKI itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila pencatatannya rapi, semua tak akan bermasalah. "Yang penting kalau BPK itu kan semua teradministrasi, ada tertulisnya, shelter ada batas waktunya. Aset tetap kita amankan. Kecuali kalau enggak ada hitam di atas putih. Itu baru jadi temuan," pungkasnya.