Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta/MI/Panca Syurkani
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta/MI/Panca Syurkani

Raperda Covid-19 Diminta Beri Kepastian Hukum Masyarakat Terdampak

Nasional Virus Korona pemprov dki raperda dki dprd dki
Hilda Julaika • 07 Oktober 2020 08:44
Jakarta: Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI tentang penanggulangan virus korona (covid-19) dikritisi. Pasal 5 poin b Bab II tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya mengatur pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi aparat.
 
Ketua Badan Pembuat Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mempertanyakan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Pantas menyebut warga DKI harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam perda itu.
 
"Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itulah yang kita (DPRD) ingin hadirkan dari perda ini," ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Raperda Atur BLT untuk Warga DKI Terdampak Covid-19
 
Dia meminta Pemprov DKI mengkaji berbagai jenis hak dan kewajiban masyarakat. Misalnya, hak dalam bentuk jaminan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) covid-19.
 
Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan meminta Pemprov DKI memerinci alokasi anggaran memenuhi hak warga. Dia mencontohkan alokasi Rp100 ribu untuk 10 ribu warga yang melakukan isolasi mandiri.
 
Menurut dia, dalam sehari Pemprov DKI harus mendistribusikan dana Rp1 miliar untuk kebutuhan itu. Ferrial juga menghitung beban pemerintah daerah selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
 
"Ini tidak seberapa dibandingkan kalau orang yang harus isolasi mandiri tapi tidak dijamin bantuan apa-apa, dan itulah yang terjadi,” kata dia.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan sudah ada prosedur tetap pelaksanaan isolasi mandiri. Hal tersebut merujuk pada aturan-aturan pemerintah pusat melalui Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes).
 
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta Yayan Yuhanah memastikan pihaknya mempertimbangkan masukan itu. Sehingga penerapan perda penanggulangan covid-19 lebih optimal.
 
“Jadi memang nanti akan ada penambahan pasal-pasal untuk bagian isolasi (mandiri), dan sebenarnya ada juga bunyi tersebut di bagian perlindungan jaminan sosial tapi di Pasal 29. Tapi jika DPRD usul supaya itu disebut di awal, itu bisa kita tambahkan terkait aturan itu,” kata Yayan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif