Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menuding pembiayaan Formula E berpotensi memboroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun. Tudingan itu jadi salah satu alasan hak interpelasi ajang balap mobil listrik tersebut.
"Sebuah jumlah uang yang sangat besar Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," ujar anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan dalam konferensi pers, di Gedung DPRD DKI, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca: NasDem DKI: Interpelasi Formula E Memunculkan Tanda Tanya
Manuara memerinci potensi pemborosan anggaran, yakni biaya komitmen untuk Formula E selama lima tahun yang memakan anggaran Rp2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,239 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar. Manuara menyebut biaya bank garansi telah dikembalikan.
Namun, biaya komitemen yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi DKI ke pihak Formula E, dinilai merugikan keuangan daerah. Bahkan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tetap membayarkan biaya komitemen pada 2020 meskipun Formula E ditunda.
"Padahal tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, seharusnya setop dahulu, jangan bayar karena prinsip kehati-hatian untuk menggunakan uang rakyat itu harus menjadi pegangan utama pimpinan daerah," kata dia.
Selain itu, PDIP menyinggung hasil temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terkait penyelenggaran Formula E. BPK menyebut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara tidak memasukkan biaya komitmen dalam studi kelayakan.
"Ini lah yang memantik kami sebagai anggota dewan wakil rakyat yang bertugas mengawal uang rakyat jangan sampai uang ini dibelanjakan cara tidak prudent tidak hati-hati," ungkapnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter menyebut permintaan interpelasi pelaksanaan Formula E mengherankan. Sebab, ajang balap itu sudah disetujui semua fraksi pada 2019.
"Kemudian ketika sekarang ini dimulai interpelasi kan ini jadi tanda tanya," kata Jupiter di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021.
Jupiter menilai sikap beberapa rekannya di DPRD aneh. Pasalnya, ajang balap itu bukan baru-baru ini diajukan. Sehingga, usulan interpelasi diyakini politis.
"Kurang tepat begitu loh, karena sudah dilalui oleh mekanisme yang panjang telah disetujui oleh seluruh fraksi kok sekarang malah ada yang tidak setuju," ujar Jupiter.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menuding pembiayaan
Formula E berpotensi memboroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun. Tudingan itu jadi salah satu alasan hak interpelasi ajang balap mobil listrik tersebut.
"Sebuah jumlah uang yang sangat besar Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," ujar anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan dalam konferensi pers, di Gedung DPRD DKI, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca:
NasDem DKI: Interpelasi Formula E Memunculkan Tanda Tanya
Manuara memerinci potensi pemborosan anggaran, yakni biaya komitmen untuk Formula E selama lima tahun yang memakan anggaran Rp2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,239 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar. Manuara menyebut biaya bank garansi telah dikembalikan.
Namun, biaya komitemen yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi DKI ke pihak Formula E, dinilai merugikan keuangan daerah. Bahkan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tetap membayarkan biaya komitemen pada 2020 meskipun Formula E ditunda.
"Padahal tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, seharusnya setop dahulu, jangan bayar karena prinsip kehati-hatian untuk menggunakan uang rakyat itu harus menjadi pegangan utama pimpinan daerah," kata dia.
Selain itu, PDIP menyinggung hasil temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terkait penyelenggaran Formula E. BPK menyebut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara tidak memasukkan biaya komitmen dalam studi kelayakan.
"Ini lah yang memantik kami sebagai anggota dewan wakil rakyat yang bertugas mengawal uang rakyat jangan sampai uang ini dibelanjakan cara tidak prudent tidak hati-hati," ungkapnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter menyebut permintaan interpelasi pelaksanaan Formula E mengherankan. Sebab, ajang balap itu sudah disetujui semua fraksi pada 2019.
"Kemudian ketika sekarang ini dimulai interpelasi kan ini jadi tanda tanya," kata Jupiter di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021.
Jupiter menilai sikap beberapa rekannya di DPRD aneh. Pasalnya, ajang balap itu bukan baru-baru ini diajukan. Sehingga, usulan interpelasi diyakini politis.
"Kurang tepat begitu loh, karena sudah dilalui oleh mekanisme yang panjang telah disetujui oleh seluruh fraksi kok sekarang malah ada yang tidak setuju," ujar Jupiter.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)