Jakarta: Sikap DPRD DKI periode 2014-2019 yang mengebut kinerja di akhir masa jabatan dianggap lumrah. Para wakil rakyat ingin menuntaskan tugasnya dengan husnulkhatimah.
“Karena mereka ingin bekerja di akhir masa jabatannya dengan baik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2019.
Menurut dia, setiap anggota Dewan ingin dikenal sebagai sosok yang menuntaskan pekerjannya. Alhasil, DPRD DKI sibuk membahas anggaran jelang akhir kepengurusan.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu yakin Dewan serius membahas anggaran DKI. Apalagi, kata Ujang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi gerak-gerik DPRD setiap saat.
“Jadi Dewan yang ingin korupsi akan tertangkap,” ujar dia.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendadak rajin membahas anggaran. Padahal, masa jabatan mereka berakhir pada Senin, 25 Agustus 2019.
Baca: Baik Buruk Rapor DPRD DKI di Ujung Masa Jabatan
Legislator terpilih DPRD DKI dari PSI, Idris Ahmad, mengatakan ada beberapa dokumen penting yang dibahas DPRD DKI. Hal ini meliputi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) dan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS).
Idris menyebut pembahasannya pun berlangsung tertutup. DPRD tidak membuka akses dokumen KUPA PPAS kepada publik.
Jakarta: Sikap DPRD DKI periode 2014-2019 yang mengebut kinerja di akhir masa jabatan dianggap lumrah. Para wakil rakyat ingin menuntaskan tugasnya dengan husnulkhatimah.
“Karena mereka ingin bekerja di akhir masa jabatannya dengan baik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada
Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2019.
Menurut dia, setiap anggota Dewan ingin dikenal sebagai sosok yang menuntaskan pekerjannya. Alhasil, DPRD DKI sibuk membahas anggaran jelang akhir kepengurusan.
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu yakin Dewan serius membahas anggaran DKI. Apalagi, kata Ujang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi gerak-gerik DPRD setiap saat.
“Jadi Dewan yang ingin korupsi akan tertangkap,” ujar dia.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendadak rajin membahas anggaran. Padahal, masa jabatan mereka berakhir pada Senin, 25 Agustus 2019.
Baca: Baik Buruk Rapor DPRD DKI di Ujung Masa Jabatan
Legislator terpilih DPRD DKI dari PSI, Idris Ahmad, mengatakan ada beberapa dokumen penting yang dibahas DPRD DKI. Hal ini meliputi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) dan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS).
Idris menyebut pembahasannya pun berlangsung tertutup. DPRD tidak membuka akses dokumen KUPA PPAS kepada publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
