Jakarta: Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap dinilai belum efektif untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Selain harus diawasi secara manual, potensi pungli saat penindakan masih bisa terjadi.
Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) D. Andy Saragih mengatakan, kebijakan ganjil genap tidak secara signifikan menurunkan tingkat kemacetan. Seharusnya, sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar segera diterapkan.
"Sudah banyak kota di dunia yang sukses mengatasi kemacetan dengan ERP, contohnya Singapura. Kami juga meyakini, sistem ini akan berhasil dilaksanakan di Jakarta," kata Andy, Selasa, 20 Februari 2018
Andy mengatakan, perlu terobosan yang efektif untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Menurutnya, ERP dapat menjadi salah satu solusi. Namun, layanan angkutan umum harus ditingkatkan, baik TransJakarta maupun angkutan umum lainnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNnaBv1K" allowfullscreen></iframe>
Baca: Strategi Pemprov DKI di ERP Jakarta
"Perbaikan pelayanan angkutan umum wajib dilakukan supaya warga DKI Jakarta memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi. ERP bisa mempercepat perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya.
Terkait penerapan ERP untuk sepeda motor, menurut Andy memang sebaiknya dilaksanakan. “Hal yang sama juga diterapkan di Singapura. Tarif nya tentu dibedakan antara mobil dan motor saat melintas di area ERP," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, ERP akan dilanjutkan. Namun, teknologi ERP tidak hanya digunakan untuk mobil, tetapi juga sepeda motor. "ERP arahannya adalah semua moda kendaraan," ujar Anies.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Darat Sigit Wijatmoko memastikan kebijakan ERP segera diterapkan. Pihaknya masih mengkaji hal teknis. "Ttentunya pemberlakuannya akan sama (mobil dan motor) meski tarif golongan berbeda," tutup Sigit.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLEaPgb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap dinilai belum efektif untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Selain harus diawasi secara manual, potensi pungli saat penindakan masih bisa terjadi.
Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) D. Andy Saragih mengatakan, kebijakan ganjil genap tidak secara signifikan menurunkan tingkat kemacetan. Seharusnya, sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar segera diterapkan.
"Sudah banyak kota di dunia yang sukses mengatasi kemacetan dengan ERP, contohnya Singapura. Kami juga meyakini, sistem ini akan berhasil dilaksanakan di Jakarta," kata Andy, Selasa, 20 Februari 2018
Andy mengatakan, perlu terobosan yang efektif untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Menurutnya, ERP dapat menjadi salah satu solusi. Namun, layanan angkutan umum harus ditingkatkan, baik TransJakarta maupun angkutan umum lainnya.
Baca: Strategi Pemprov DKI di ERP Jakarta
"Perbaikan pelayanan angkutan umum wajib dilakukan supaya warga DKI Jakarta memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi. ERP bisa mempercepat perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya.
Terkait penerapan ERP untuk sepeda motor, menurut Andy memang sebaiknya dilaksanakan. “Hal yang sama juga diterapkan di Singapura. Tarif nya tentu dibedakan antara mobil dan motor saat melintas di area ERP," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, ERP akan dilanjutkan. Namun, teknologi ERP tidak hanya digunakan untuk mobil, tetapi juga sepeda motor. "ERP arahannya adalah semua moda kendaraan," ujar Anies.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Darat Sigit Wijatmoko memastikan kebijakan ERP segera diterapkan. Pihaknya masih mengkaji hal teknis. "Ttentunya pemberlakuannya akan sama (mobil dan motor) meski tarif golongan berbeda," tutup Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
