Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Foto: Antara/Wahyu Putro.
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Nista Jika Pemerintahan Anies Menyembunyikan Sesuatu

Nasional kisruh apbd dki
Faisal Abdalla • 11 Oktober 2019 19:12
Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah membantah tudingan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. PSI menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak transparan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
"Pemprov DKI Jakarta sangat mendorong pemberitaan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Termasuk penyusunan APBD 2020," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
 
Saefullah menegaskan, pihaknya tak pernah menutup-nutupi proses penyusunan APBD 2020. Pembahasan sudah berjalan sejak Januari 2019 dan dibahas bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahkan, kata Saefullah, Pemprov DKI menggelar Rembuk RW untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, Pemprov juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah hingga camat.
 
"Semua didengarkan, dikompilasi, itu selesainya pada awal Juli 2019. Itu sudah kita matangkan, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) kita itu dalam bentuk draf KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari bulan Juli 2019," ujarnya.
 
Saefullah menyebut dokumen itu sudah dikirim ke DPRD. Bahkan untuk transpransi, dokumen itu bisa diunduh di website www.bappeda.jakarta.go.id.
 
"Silakan buka, itu sudah kita unggah. Jadi tidak ada proses yang ditutup-tutupi. Kami sadar, zaman sekarang tidak mungkin menutup-nutupi satu hal apapun. Semua sangat transparan. Sangat nista kalau kita menyembunyikan sesuatu," katanya.
 
Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana menyayangkan sikap Anies yang menolak membuka dokumen anggaran ke publik. Sikap Anies dinilai kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
 
“Kalau Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang di-upload di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Fraksi PSI juga bersurat ke Pemprov DKI pada 9 Agutustus 2019. Isinya, meminta dokumen RKPD dan KUA-PPAS 2020 dibuka ke publik.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif