Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak membuka dokumen anggaran ke publik. Sikap Anies dinilai kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
“Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang di-upload di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Fraksi PSI sudah bersurat kepada Pemprov DKI meminta dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik. Surat dilayangkan pada 9 Agustus 2019.
“APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun?” tambah William.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik lantaran belum sah sebagai produk hukum final. William menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada.
Dia menyebut masyarakat harus mengetahui isi dokumen KUA-PPAS dari susunan eksekutif agar dapat membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD. Dengan demikian, jelas hal-hal yang berubah di tahap pembahasan.
“Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” tegas dia.
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak membuka
dokumen anggaran ke publik. Sikap Anies dinilai kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
“Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang di-
upload di
website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Fraksi PSI sudah bersurat kepada Pemprov DKI meminta dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik. Surat dilayangkan pada 9 Agustus 2019.
“APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun?” tambah William.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik lantaran belum sah sebagai produk hukum final. William menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada.
Dia menyebut masyarakat harus mengetahui isi dokumen KUA-PPAS dari susunan eksekutif agar dapat membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD. Dengan demikian, jelas hal-hal yang berubah di tahap pembahasan.
“Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya
file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
