Jakarta: Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendorong agar Rancangan APBD 2020 segera dibahas. Proses pembahasan harus transparan.
"Ini bukan uang Anggota DPRD atau Gubernur DKI, tapi ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat perlu tahu untuk apa uang itu digunakan," kata William lewat keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Percepatan pembahasan rancangan APBD ini, terang dia, untuk mencegah adanya pemborosan anggaran. Apalagi, potensi pemborosan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sudah mulai terkuak ke permukaan.
"Mulai dari anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), pengadaan anti virus, sanitasi Grogol, dan lain-lain," ucap William.
William mengatakan percepatan ini juga penting mengingat terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI. Kegiatan tersebut dengan nilai anggaran hampir Rp100 trilliun.
"Idealnya setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu. Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu satu sampai dua bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," ujar William.
William menyayangkan Pemprov DKI kurang transparan kepada publik. Buktinya, dokumen KUAPPAS 2020 tak kunjung diunggah ke situs resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan," ucap dia.
KUAPPAS 2020 tak kunjung dibahas karena terbentur pembentukan alat kelengkapan DPRD. DPRD DKI masih menunggu surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif.
DPRD DKI akan terlebih dahulu menyusun alat kelengkapan dewan, seperti komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda). Setelah itu, pembahasan anggaran baru dapat dilakukan melalui Banggar, serta komisi-komisi sesuai bidang SKPD.
Jakarta: Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendorong agar Rancangan APBD 2020 segera dibahas. Proses pembahasan harus transparan.
"Ini bukan uang Anggota DPRD atau Gubernur DKI, tapi ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat perlu tahu untuk apa uang itu digunakan," kata William lewat keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Percepatan pembahasan rancangan APBD ini, terang dia, untuk mencegah adanya pemborosan anggaran. Apalagi, potensi pemborosan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sudah mulai terkuak ke permukaan.
"Mulai dari anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), pengadaan anti virus, sanitasi Grogol, dan lain-lain," ucap William.
William mengatakan percepatan ini juga penting mengingat terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI. Kegiatan tersebut dengan nilai anggaran hampir Rp100 trilliun.
"Idealnya setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu. Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu satu sampai dua bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," ujar William.
William menyayangkan Pemprov DKI kurang transparan kepada publik. Buktinya, dokumen KUAPPAS 2020 tak kunjung diunggah ke situs resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan," ucap dia.
KUAPPAS 2020 tak kunjung dibahas karena terbentur pembentukan alat kelengkapan DPRD. DPRD DKI masih menunggu surat keputusan pengesahan lima pimpinan definitif.
DPRD DKI akan terlebih dahulu menyusun alat kelengkapan dewan, seperti komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda). Setelah itu, pembahasan anggaran baru dapat dilakukan melalui Banggar, serta komisi-komisi sesuai bidang SKPD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
