Jakarta: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengungkap temuan pinjaman online warga Jakarta. Sebanyak jutaan akun yang terdaftar atas nama warga Jakarta terlilit utang hingga Rp10,35 triliun.
Suhud mendorong Pemprov DKI Jakarta fokus membahas persoalan itu. Sebab, angka fantastis tersebut hampir setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
"Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta hampir setengah APBD Jawa Tengah," ujarnya saat rapat Komisi B bersama jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta, Gedung DPRD, Rabu, 12 Juli 2023.
Lebih lanjut, Suhud menerangkan angka tersebut terkamulasi dari 2,38 juta akun pinjaman online. Menurutnya, terlepas niat warga melakukan pinjol untuk kebutuhan atau gaya hidup, tetap warga DKI terlilit rentenir.
"Kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah satu juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira," terang politisi PKS itu.
Menurut dia, hal itu tak dapat dianggap enteng. Dia meminta Pemprov DKI hadir menyelesaikan masalah ini.
"Jarus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," pungkasnya.
Mohamad Farhan Zuhri
Jakarta: Anggota Komisi B DPRD
DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengungkap temuan pinjaman online warga Jakarta. Sebanyak jutaan akun yang terdaftar atas nama warga Jakarta terlilit utang hingga Rp10,35 triliun.
Suhud mendorong Pemprov DKI Jakarta fokus membahas persoalan itu. Sebab, angka fantastis tersebut hampir setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
"Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta hampir setengah APBD Jawa Tengah," ujarnya saat rapat Komisi B bersama jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta, Gedung DPRD, Rabu, 12 Juli 2023.
Lebih lanjut, Suhud menerangkan angka tersebut terkamulasi dari 2,38 juta akun
pinjaman online. Menurutnya, terlepas niat warga melakukan pinjol untuk kebutuhan atau gaya hidup, tetap warga DKI terlilit rentenir.
"Kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah satu juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira," terang politisi PKS itu.
Menurut dia, hal itu tak dapat dianggap enteng. Dia meminta Pemprov DKI hadir menyelesaikan masalah ini.
"Jarus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," pungkasnya.
Mohamad Farhan Zuhri
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)