Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menilai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) sarat politis.
Apalagi, penetapan tarif kereta cepat itu mendekati pemilu serentak 17 April 2019. Saat dikonfirmasi, Gembong menegaskan penetapan tarif MRT tidak ada hubungannya dengan pemilu.
"Itu kan pendapat boleh saja. Tapi kan kita enggak ada urusan dengan pemilu. Sama sekali tidak ada urusan," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurutnya, penetapan tarif harus segera diumumkan. Sebab, MRT akan beroperasi secara komersial 1 April 2019 mendatang.
"Ini transportasi masal yang ditunggu oleh warga Jakarta, maka perlu segera diberlakukan supaya warga Jakarta menikmati transportasi yang modern ini," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan kembali bahwa MRT tak ada kaitannya dengan pemilu. Ia pun meminta Anies tak asal bicara.
"Emang MRT direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan enggak. Jadi, jangan terlalu pendeklah berpikir. Kita berpikir perlu komperhensif tidak bisa sepotong begitu," kata dia.
Baca: Anies Tak ingin Penetapan Tarif MRT Dipolitisasi
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengkaitkan hasil penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan Pemilu 2019. Menurutnya, penetapan tarif MRT berhubungan dengan pemilu 2019 yang tinggal tiga Minggu lagi.
"Kebetulan keputusan ini diselenggarakan tiga minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa, 26 Maret 2019.
Mantan Mendikbud RI ini mengatakan, penetapan tarif MRT untuk jangka panjang. Bukan untuk kepentingan 17 April 2019.
"Harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan maka akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 April, jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ucap dia.
Karena itu, Anies berencana mendiskusikan ulang penetapan tarif MRT dengan pimpinan DPRD. Ia ingin penetapan tarif berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat. "Itu sebabnya saya akan bahas lebih jauh dengan dewan. Warga Jakarta juga harus menyadari berapa biaya yang digunakan kalau menggunakan moda transportasi lain," pungkas Anies.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menilai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) sarat politis.
Apalagi, penetapan tarif kereta cepat itu mendekati pemilu serentak 17 April 2019. Saat dikonfirmasi, Gembong menegaskan penetapan tarif MRT tidak ada hubungannya dengan pemilu.
"Itu kan pendapat boleh saja. Tapi kan kita enggak ada urusan dengan pemilu. Sama sekali tidak ada urusan," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurutnya, penetapan tarif harus segera diumumkan. Sebab, MRT akan beroperasi secara komersial 1 April 2019 mendatang.
"Ini transportasi masal yang ditunggu oleh warga Jakarta, maka perlu segera diberlakukan supaya warga Jakarta menikmati transportasi yang modern ini," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan kembali bahwa MRT tak ada kaitannya dengan pemilu. Ia pun meminta Anies tak asal bicara.
"Emang MRT direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan enggak. Jadi, jangan terlalu pendeklah berpikir. Kita berpikir perlu komperhensif tidak bisa sepotong begitu," kata dia.
Baca: Anies Tak ingin Penetapan Tarif MRT Dipolitisasi
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengkaitkan hasil penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan Pemilu 2019. Menurutnya, penetapan tarif MRT berhubungan dengan pemilu 2019 yang tinggal tiga Minggu lagi.
"Kebetulan keputusan ini diselenggarakan tiga minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa, 26 Maret 2019.
Mantan Mendikbud RI ini mengatakan, penetapan tarif MRT untuk jangka panjang. Bukan untuk kepentingan 17 April 2019.
"Harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan maka akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 April, jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ucap dia.
Karena itu, Anies berencana mendiskusikan ulang penetapan tarif MRT dengan pimpinan DPRD. Ia ingin penetapan tarif berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat. "Itu sebabnya saya akan bahas lebih jauh dengan dewan. Warga Jakarta juga harus menyadari berapa biaya yang digunakan kalau menggunakan moda transportasi lain," pungkas Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
