Kepulauan Seribu disebut sebagai 'Bali Baru'. (Foto: dok: Kementerian PUPR)
Kepulauan Seribu disebut sebagai 'Bali Baru'. (Foto: dok: Kementerian PUPR)

Aturan Penyediaan Fasilitas Kepulauan Seribu Perlu Diperbaiki

Nasional kepulauan seribu
Theofilus Ifan Sucipto • 17 Juli 2019 09:00
Jakarta: Sebanyak 32 pulau yang dikelola swasta di Kepulauan Seribu disebut sulit berkembang. Pasalnya, ketentuan penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Kepulauan Seribu dianggap memberatkan.
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Jakarta Utara, terdapat ketentuan bahwa 40 persen lahan harus diberikan pada Pemprov DKI. Lahan itu idealnya dikelola Pemprov untuk dibangun fasum dan fasos.
 
“Kenapa yang sekarang Kepulauan Seribu begitu-begitu saja enggak berkembang? Mereka enggak mau mengembangkan karena harus membangun 40 persen untuk fasos-fasum di atas tanah itu, jadi kayak di darat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Taufik menyebut pemilik pulau merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. Dia mencontohkan ada swasta yang memiliki delapan ribu meter persegi. Artinya, kata Taufik, 3.200 meter persegi harus dibangun fasum dan fasos.
 
“Fasos fasum apa yang mau dibuat di pulau kecil? Sekolah? Siapa yang mau sekolah di situ? Kalau jalan, jalan mau kemana?" ujar Ketua Fraksi Gerindra itu.
 
Taufik mengatakan jika potensi pariwisata Kepulauan Seribu maksimal, Pemprov DKI harus mengubah aturan 40 persen tersebut. Hal itu diyakini bakal menarik investor masuk untuk mengembangkan pariwisata.
 
"Harus diatur. Saya mau usulkan aturan di Pulau Seribu itu jangan seperti di darat," kata Taufik.
 
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Darjamuni mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meminta DPRD DKI kembali membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Aturan ini dibuat untuk mengatur pulau-pulau yang sudah terlanjur ada yakni C, D, G dan N.
 
Baca:Dishub DKI Klaim Penjualan Tiket Kapal Kepulauan Seribu Sudah Online
 
"Itu (RZWP3K) sudah diajukan lagi oleh Pak Gubernur untuk diajukan lagi ke DPRD untuk segera dibahas ulang," kata Darjamuni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Dia mengaku awalnya Raperda itu bakal digunakan untuk membangun Pulau Reklamasi. Namun, revisi dilakukan untuk mengatur perizinan dan pemanfaatan ruang perairan di Teluk Jakarta.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif