Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Minta DPRD Pasang Mata ke Anggaran DKI

Nasional kisruh apbd dki
M Sholahadhin Azhar • 31 Oktober 2019 15:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan untuk menangani polemik anggaran lem Aibon di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pemprov dan DPRD harus bersama meminimalisasi bocornya anggaran.
 
"Kecuali ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Meski ujungnya penganggaran lem Aibon dinyatakan fiktif, Febri melihat hal ini sebagai pembelajaran. Legislatif DKI harus menjadi mitra kritis bagi Pemprov dalam penyusunan APBD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK, kata dia, siap membantu jika dibutuhkan terutama dalam menangkal potensi korupsi dalam penganggaran APBD. "Di semua daerah yang kami datangi, semua daerah terkait pencegahan," ujar Febri.
 
Kejanggalan penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Teranyar, anggaran Rp82,8 miliar dipatok untuk pembelian lem Aibon dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
 
Hal itu pertama kali disampaikan legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William juga menemukan anggaran Rp124 miliar untuk belanja bolpoin di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
 
Pemprov menyebut penganggaran ini fiktif. Alokasi anggaran untuk lem Aibon sebenarnya tidaklah ada. Nama lem itu pun digunakan dalam menyusun APBD DKI Jakarta 2020 bersifat sementara.
 
Kepala Subdagian Tata Usaha Suku Dinas (Sudin) Jakarta Barat Wilayah 1 Sudarman menjelaskan perisitiwa ini berawal dari dikeluarkannya besaran pagu anggaran dari Pemprov. Petugas memasukkan data secara asal untuk mengisi kesesuaian pagu tersebut.
 
"Pagu itu lalu kami cantolkan, dan operator menginput melihat yang paling depan saja. Kan sudah memasukkan sekian ini itu, Rp82 miliar," kata Sudarman, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Gubernur Anies Baswedan mengakui ada keanehan dalam APBD DKI Jakarta 2020. Dia menyebut hal itu terjadi karena sistem tidak terverifikasi.
 
"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital, sistemnya digital tapi tidak smart," ungkap Anies.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif