Jakarta: Operator bajaj bahan bakar gas (BBG) mengkritisi ketersediaan BBG di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tak konsisten mewujudkan transportasi ramah lingkungan.
"Soal SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah," kata Sekretaris Koperasi Bajaj Jaya Mandiri Roby Parulian di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB), Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2019.
Roby memprotes pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Gas untuk Transportasi. Menurut dia, hal itu belum efektif terlaksana sampai saat ini.
Bajaj BBG, kata Roby, masih kesulitan mengakses bahan bakar. Sejumlah SPBG bahkan tidak menerima pengisian bahan bakar bajaj BBG.
Koperasi Bajaj Jaya Mandiri sempat berdemo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada November 2018. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas akses SPBG.
"(Demonstrasi) waktu itu memang tidak diterima Anies. Tapi akhirnya beberapa SPBG dibuka. Kenapa harus demo dulu baru dibuka?" ujar Roby.
Roby menilai sulitnya akses SPBG menghambat uji kendaraan bermotor (kir). Pasalnya, transportasi umum harus lolos uji kir agar bisa beroperasi.
"Uji kir harus pakai gas. Kalau pakai bensin, keluar dulu harus pakai BBG," ujar dia.
Senada, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mendorong pemerintah serius memanfaatkan BBG. Berdasarkan riset KPBB, penggunaan BBG signifikan menekan polusi udara.
"BBG bisa menghilangkan polutan hingga 90 persen," kata Ahmad.
Dia mengungkapkan BBG hanya menghasilkan 300 part per million (PPM) atau konsentrasi kimia. Sementara itu, penggunaan bensin menghasilkan 2000 ppm.
Hal itu terjadi karena kandungan kimia BBG seperti sulfur dan hidrokarbon tidak sebanyak bensin. Dengan begitu, emisi BBG lebih ramah lingkungan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDRw4ZK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Operator bajaj bahan bakar gas (BBG) mengkritisi ketersediaan BBG di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tak konsisten mewujudkan transportasi ramah lingkungan.
"Soal SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah," kata Sekretaris Koperasi Bajaj Jaya Mandiri Roby Parulian di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB), Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2019.
Roby memprotes pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Gas untuk Transportasi. Menurut dia, hal itu belum efektif terlaksana sampai saat ini.
Bajaj BBG, kata Roby, masih kesulitan mengakses bahan bakar. Sejumlah
SPBG bahkan tidak menerima pengisian bahan bakar bajaj BBG.
Koperasi Bajaj Jaya Mandiri sempat berdemo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada November 2018. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas akses SPBG.
"(Demonstrasi) waktu itu memang tidak diterima Anies. Tapi akhirnya beberapa SPBG dibuka. Kenapa harus demo dulu baru dibuka?" ujar Roby.
Roby menilai sulitnya akses SPBG menghambat uji kendaraan bermotor (kir). Pasalnya, transportasi umum harus lolos uji kir agar bisa beroperasi.
"Uji kir harus pakai gas. Kalau pakai bensin, keluar dulu harus pakai BBG," ujar dia.
Senada, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mendorong pemerintah serius memanfaatkan BBG. Berdasarkan riset KPBB, penggunaan BBG signifikan menekan polusi udara.
"BBG bisa menghilangkan polutan hingga 90 persen," kata Ahmad.
Dia mengungkapkan BBG hanya menghasilkan 300
part per million (PPM) atau konsentrasi kimia. Sementara itu, penggunaan bensin menghasilkan 2000 ppm.
Hal itu terjadi karena kandungan kimia BBG seperti sulfur dan hidrokarbon tidak sebanyak bensin. Dengan begitu, emisi BBG lebih ramah lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
