Jakarta: Program One Karcis One Trip (OK Otrip) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terancam gagal. Sebab, Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur akan keluar jika program itu merugikan.
“Kalau rugi ya enggak diteruskan," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua KWK, Abdul Gofur kepada Medcom.id, Selasa, 20 Februari 2018.
Gofur mengatakan, pihaknya belum bisa melihat apakah OK Otrip mendatangkan keuntungan atau kerugian. Pasalnya, dalam masa uji coba saat ini, pembayaran angkot masih gratis.
“Riil belum bisa diketahui, belum ada pembayaran. Nanti dapat diketahui untung rugi setelah uji coba,” lanjut Gofur.
Ia menjelaskan bahwa usai uji coba yang akan berakhir pada 14 April, pihaknya akan melakukan evaluasi dan meninjau ulang. Kemudian, akan disampaikan kepada Pemprov DKI. “Kalau menguntungkan ya terus, kalau rugi ya berhenti,” ujar Gofur.
Baca: DKI Targetkan 216 Angkot Terintegrasi Ok Otrip
Ketua Koperasi Budi Luhur Saud Hutabarat mengatakan, pihaknya akan berhenti jika ditemukan kerugian setelah evaluasi dilakukan.
“Kalau rugi pasti tidak dilanjut. Kan harus ada kelebihan untuk bayar cicilan mobilnya,” ujar Saud saat dihubungi Medcom.id.
Ia mengatakan uji coba OK Otrip dalam beberapa hari pertama tidak sesuai target. Namun, hal itu dimakluminya karena sopir angkot dan penumpang memang masih membutuhkan sosialiasi.
“Pengemudi (angkot) perlu pengenalan rute juga kan yang sesuai dengan aturan operasional Transjakarta,” ujar Saud.
Pemprov DKI Jakarta menambah dua rute OK Otrip pada Senin, 19 Februari 2018. Dua rute itu yakni Lebak Bulus-Pondok Labu (OK3) dan Grogol-Angke (OK4).
Sebelumnya, telah beroperasi OK2 rute Kampung Melayu-Duren Sawit, OK5 rute Semper-Rorotan, dan OK6 Kampung Rambutan-Pondok Gede. Ketiganya telah beroperasi sejak 15 Januari 2018.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/lKYXd9xk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Program One Karcis One Trip (OK Otrip) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terancam gagal. Sebab, Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur akan keluar jika program itu merugikan.
“Kalau rugi ya enggak diteruskan," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua KWK, Abdul Gofur kepada
Medcom.id, Selasa, 20 Februari 2018.
Gofur mengatakan, pihaknya belum bisa melihat apakah OK Otrip mendatangkan keuntungan atau kerugian. Pasalnya, dalam masa uji coba saat ini, pembayaran angkot masih gratis.
“Riil belum bisa diketahui, belum ada pembayaran. Nanti dapat diketahui untung rugi setelah uji coba,” lanjut Gofur.
Ia menjelaskan bahwa usai uji coba yang akan berakhir pada 14 April, pihaknya akan melakukan evaluasi dan meninjau ulang. Kemudian, akan disampaikan kepada Pemprov DKI. “Kalau menguntungkan ya terus, kalau rugi ya berhenti,” ujar Gofur.
Baca: DKI Targetkan 216 Angkot Terintegrasi Ok Otrip
Ketua Koperasi Budi Luhur Saud Hutabarat mengatakan, pihaknya akan berhenti jika ditemukan kerugian setelah evaluasi dilakukan.
“Kalau rugi pasti tidak dilanjut. Kan harus ada kelebihan untuk bayar cicilan mobilnya,” ujar Saud saat dihubungi
Medcom.id.
Ia mengatakan uji coba OK Otrip dalam beberapa hari pertama tidak sesuai target. Namun, hal itu dimakluminya karena sopir angkot dan penumpang memang masih membutuhkan sosialiasi.
“Pengemudi (angkot) perlu pengenalan rute juga kan yang sesuai dengan aturan operasional Transjakarta,” ujar Saud.
Pemprov DKI Jakarta menambah dua rute OK Otrip pada Senin, 19 Februari 2018. Dua rute itu yakni Lebak Bulus-Pondok Labu (OK3) dan Grogol-Angke (OK4).
Sebelumnya, telah beroperasi OK2 rute Kampung Melayu-Duren Sawit, OK5 rute Semper-Rorotan, dan OK6 Kampung Rambutan-Pondok Gede. Ketiganya telah beroperasi sejak 15 Januari 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
