Kepala Seksi Ketahanan Sosial BPS DKI Robert Pardosi---Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah
Kepala Seksi Ketahanan Sosial BPS DKI Robert Pardosi---Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah

Kawasan Kumuh di Jakarta Diklaim Berkurang

Nasional pemukiman kumuh
Whisnu Mardiansyah • 16 November 2017 18:48
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat angka kawasan kumuh di Jakarta, terus berkurang dari tahun ke tahun. Kabar bagus ini di mulai dari 2008.
 
Kepala Seksi Ketahanan Sosial BPS DKI Jakarta Robert Pardosi mejelaskan sensus data kawasan kumuh di Jakarta diukur berdasarkan luas cakupan rukun warga (RW). Meski tidak ada waktu berkala tertentu untuk mensensus tingkat kekumuhan di suatu kawasan.
 
"Kita mensensus berdasarkan permintaan dari Pemprov DKI Jakarta," kata Robert kepada medcom.id di Hotel Cordella, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 16 November 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pendataan pada 2008, tercatat 415 RW dari lima wilayah dan satu kabupaten di Jakarta, masuk kategori kawasan kumuh. Angka tersebut menurun saat dilakukan sensus tiga tahun kemudian pada tahun 2011, hanya ada 392 kawasan RW kumuh.
 
Baca: 244 Kawasan Kumuh di Ibu Kota akan Disensus
 
Sejak saat itu, sensus rutin dilakukan setiap tahun hingga 2013. Pada 2012 jumlah kawasan kumuh kembali menurun, sebanyak 264 RW. Di tahun 2013 angkanya kembali menurun di angkat 223 RW kumuh.
 
Kata Robert, sejak tahun 2013 tidak ada lagi permintaan Pemprov DKI untuk mensensus kawasan kumuh di Jakarta. Tahun ini 2017, Pemprov kembali meminta BPS DKI untuk mensensus kawasan kumuh.
 

 
Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, untuk sensus tahun 2017 ini BPS menggunakan ukuran kawasan kumuh dari data jumlah RW di tahun 2013 ditambah data kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilakukan Kementerian PUPR.
 
Ada 11 variabel ukuran untuk menentukan kawasan tersebut kumuh atau tidak. Diantaranya, tingkat kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi jalan, lingkungan, kondisi permukaan jalan, dan penerangan jalan. "Nanti 11 komponen itu yang menjadi ukuran RW kumuh di ibu kota," kata Robert.
 
Nantinya, hasil rekomendasi dari BPS akan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta sebagai tindak lanjut untuk kebijakan.
 

(YDH)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif