Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong tunjangan kinerja daerah pejabat DKI Jakarta yang tak bisa menyerap anggaran dengan baik. Begitu juga sebaliknya, SKPD yang berhasil menyerap anggaran harus diganjar TKD yang sesuai.
"Enggak mengerjakan apa-apa (masak) dia dapat TKD juga," kata Taufik saat dihubungi, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.
Politikus Gerindra ini meminta Anies memperhatikan komponen TKD dalam kinerja SKPD. Dia tak mau SKPD diganjar TKD penuh padahal kinerjanya tidak optimal.
"Harus melibatkan TKD. Ini masak TKD 100% serapannya 70%? Aneh enggak? Mestinya komponen terbesar dari serapan. Nah serapan itu jangan dihukum cuma satu. Sistem, yang terlibat dalam sistem itu dihukum TKD dong," ungkap dia.
Baca: Anies Pesimistis Serapan APBD DKI Mencapai 90%
Berdasarkan situs bpkd.jakarta.go.id, serapan APBD DKI Jakarta baru mencapai 71,12% dari total anggaran Rp83,26 triliun. Padahal, waktu pengguna anggaran kurang dari dua Minggu.
Kendati masih rendah, Taufik optimistis serapan tak kurang dari 80%. Pasalnya, masih banyak proyek yang belum dibayarkan. "Ya kalau 80% mestinya sampai. Kan ada yang belum dibayar. Biasanya begitu, di ujung tahun pembayaran besar. Pekerjaan sudah dilakukan tapi tagihannya belum dibayar," ungkap dia.
Untuk memaksimalkan penyerapan APBD 2019, Taufik minta proses lelang dimulai awal tahun. Ia juga minta para pelaksana tugas yang masih memimpin SKPD tidak takut mengambil keputusan.
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong tunjangan kinerja daerah pejabat DKI Jakarta yang tak bisa menyerap anggaran dengan baik. Begitu juga sebaliknya, SKPD yang berhasil menyerap anggaran harus diganjar TKD yang sesuai.
"Enggak mengerjakan apa-apa (masak) dia dapat TKD juga," kata Taufik saat dihubungi, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.
Politikus Gerindra ini meminta Anies memperhatikan komponen TKD dalam kinerja SKPD. Dia tak mau SKPD diganjar TKD penuh padahal kinerjanya tidak optimal.
"Harus melibatkan TKD. Ini masak TKD 100% serapannya 70%? Aneh enggak? Mestinya komponen terbesar dari serapan. Nah serapan itu jangan dihukum cuma satu. Sistem, yang terlibat dalam sistem itu dihukum TKD dong," ungkap dia.
Baca: Anies Pesimistis Serapan APBD DKI Mencapai 90%
Berdasarkan situs bpkd.jakarta.go.id, serapan APBD DKI Jakarta baru mencapai 71,12% dari total anggaran Rp83,26 triliun. Padahal, waktu pengguna anggaran kurang dari dua Minggu.
Kendati masih rendah, Taufik optimistis serapan tak kurang dari 80%. Pasalnya, masih banyak proyek yang belum dibayarkan. "Ya kalau 80% mestinya sampai. Kan ada yang belum dibayar. Biasanya begitu, di ujung tahun pembayaran besar. Pekerjaan sudah dilakukan tapi tagihannya belum dibayar," ungkap dia.
Untuk memaksimalkan penyerapan APBD 2019, Taufik minta proses lelang dimulai awal tahun. Ia juga minta para pelaksana tugas yang masih memimpin SKPD tidak takut mengambil keputusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
