medcom.id, Jakarta: Sistem e-Budgeting diklaim bisa mengamankan anggaran daerah dari program 'siluman'. E-Budgeting jadi benteng dari oknum yang mengubah atau memasukkan program-program kerja semaunya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, anggaran dalam sistem e-Budgeting sulit diubah. Kalau ingin diubah, harus melewati forum yang melibatkan Bappeda, SKPD, dan DPRD DKI.
"Mereka punya password, tapi tidak bisa mengubah sehingga enggak kebobolan lagi kayak yang lalu," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.
Baca: M. Taufik: DPRD DKI Merasakan Dampak e-Budgeting
Saat membuka sistem e-Budgeting, harus melalui tiga kunci. Kunci tersebut dimiliki oleh Eksekutif dan legislatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi (PPATK) juga memiliki password, untuk mengakses sistem itu.
"Dia untuk menghitung transaksi keuangan, karena kan pejabat eselon dua kerja sama sama PPATK. Dan semua pejabat kita sudah melaporkan ke LHKPN," terang Mantan Wali Kota Blitar ini.
Baca: Sekda DKI: Penjualan Saham PT Delta Hak Kepala Daerah
Dia menyarankan, sistem e-Budgeting akan terus digunakan, meski berganti pimpinan. Sebab, penggunaan sistem e-Budgeting telah diatur dalam Permendagri nomer 13 tahun 2006. "Kalau itu sudah ada aturannya masa kita balik lagi ke sistem manual," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Sistem e-Budgeting diklaim bisa mengamankan anggaran daerah dari program 'siluman'. E-Budgeting jadi benteng dari oknum yang mengubah atau memasukkan program-program kerja semaunya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, anggaran dalam sistem e-Budgeting sulit diubah. Kalau ingin diubah, harus melewati forum yang melibatkan Bappeda, SKPD, dan DPRD DKI.
"Mereka punya password, tapi tidak bisa mengubah sehingga enggak kebobolan lagi kayak yang lalu," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.
Baca: M. Taufik: DPRD DKI Merasakan Dampak e-Budgeting
Saat membuka sistem e-Budgeting, harus melalui tiga kunci. Kunci tersebut dimiliki oleh Eksekutif dan legislatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi (PPATK) juga memiliki password, untuk mengakses sistem itu.
"Dia untuk menghitung transaksi keuangan, karena kan pejabat eselon dua kerja sama sama PPATK. Dan semua pejabat kita sudah melaporkan ke LHKPN," terang Mantan Wali Kota Blitar ini.
Baca: Sekda DKI: Penjualan Saham PT Delta Hak Kepala Daerah
Dia menyarankan, sistem e-Budgeting akan terus digunakan, meski berganti pimpinan. Sebab, penggunaan sistem e-Budgeting telah diatur dalam Permendagri nomer 13 tahun 2006. "Kalau itu sudah ada aturannya masa kita balik lagi ke sistem manual," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
