Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras melepas saham PT Delta Djakarta tbk. Dia menyebut potensi penjualan saham Rp1,2 triliun bisa digunakan untuk pembangunan di Jakarta.
"Kami memandang dana kurang lebih Rp1,2 triliun di perusahaan bir lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan sekolah," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Maret 2019.
Selain sekolah, lanjut dia, dana itu bisa digunakan untuk pembangunan lainnya seperti jembatan. Dia mengkritisi peran PT Delta Djakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anies menyebut selain sebagai perusahaan, BUMD memiliki peran pembangunan. PT Delta Djakarta, kata Anies, seharusnya ikut melakukan pembangunan. Namun, dia tidak melihat hal itu.
"Kami dari awal mempertanyakan, di mana unsur pembangunannya dalam sebuah BUMD memproduksi bir?" ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan tugas negara bukan mencari untung. Pendapatan negara, kata dia, didapat melalui pajak. Pajak yang masuk lebih tinggi jika dunia usaha maju dan berkembang melalui pembangunan.
"Jadi pemerintah bukan cari untung apalagi deviden dari pajak atau saham ini," tutur Anies.
Anies mengklaim sudah mengajukan argumen tersebut pada DPRD DKI sejak Mei 2018. Dia berharap dewan akan setuju sebab pertanggungjawaban dewan, kata dia, adalah pada rakyat karena mereka adalah wakil rakyat.
(Baca juga: Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies)
"Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol. Itu kebutuhan Jakarta hari ini," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan perusahaan bir itu tertahan di DPRD.
"Sampai sekarang belum ada tanggapan (dari DPRD). Ya, itulah risikonya, kalau politik jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dengan tegas menolak rencana pelepasan saham dari Pemprov DKI tersebut.
Menurut Prasetio, perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu, sejak berdiri pada zaman kolonial Belanda sampai diserahkan menjadi aset negara, tidak pernah merugikan Pemprov DKI.
Apalagi, sambungnya, perusahaan itu memberi dividen yang cukup besar bagi Pemprov DKI. "Salahnya PT Delta itu apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah. Apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," ujar Prasetio kala itu.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras melepas saham PT Delta Djakarta tbk. Dia menyebut potensi penjualan saham Rp1,2 triliun bisa digunakan untuk pembangunan di Jakarta.
"Kami memandang dana kurang lebih Rp1,2 triliun di perusahaan bir lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan sekolah," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Maret 2019.
Selain sekolah, lanjut dia, dana itu bisa digunakan untuk pembangunan lainnya seperti jembatan. Dia mengkritisi peran PT Delta Djakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anies menyebut selain sebagai perusahaan, BUMD memiliki peran pembangunan. PT Delta Djakarta, kata Anies, seharusnya ikut melakukan pembangunan. Namun, dia tidak melihat hal itu.
"Kami dari awal mempertanyakan, di mana unsur pembangunannya dalam sebuah BUMD memproduksi bir?" ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan tugas negara bukan mencari untung. Pendapatan negara, kata dia, didapat melalui pajak. Pajak yang masuk lebih tinggi jika dunia usaha maju dan berkembang melalui pembangunan.
"Jadi pemerintah bukan cari untung apalagi deviden dari pajak atau saham ini," tutur Anies.
Anies mengklaim sudah mengajukan argumen tersebut pada DPRD DKI sejak Mei 2018. Dia berharap dewan akan setuju sebab pertanggungjawaban dewan, kata dia, adalah pada rakyat karena mereka adalah wakil rakyat.
(Baca juga:
Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies)
"Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol. Itu kebutuhan Jakarta hari ini," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan perusahaan bir itu tertahan di DPRD.
"Sampai sekarang belum ada tanggapan (dari DPRD). Ya, itulah risikonya, kalau politik jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dengan tegas menolak rencana pelepasan saham dari Pemprov DKI tersebut.
Menurut Prasetio, perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu, sejak berdiri pada zaman kolonial Belanda sampai diserahkan menjadi aset negara, tidak pernah merugikan Pemprov DKI.
Apalagi, sambungnya, perusahaan itu memberi dividen yang cukup besar bagi Pemprov DKI. "Salahnya PT Delta itu apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah. Apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," ujar Prasetio kala itu.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
