Target Penerimaan Pajak Rp41,5 T DKI Dinilai Tak Realistis

Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai target penerimaan pajak dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 dipatok terlalu tinggi. Target penerimaan pajak direncanakan mencapai Rp41,5 triliun. "Kami mempertanyakan mengapa target pajak air tanah, pajak hiburan, dan pajak parkir melesat jauh di atas perolehan 2019," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 November 2020.  Ia memaparkan target penerimaan pajak air tanah pada KUA-PPAS 2021 mencapai Rp1 triliun, pajak hiburan Rp4 triliun, dan pajak parkir Rp1,35 triliun. Sementara itu, realisasi pemerimaan pajak air tanah pada 2019 hanya Rp125 miliar, pajak hiburan Rp859 miliar, dan pajak parkir Rp532,5 miliar. Baca: Anggaran DKI Turun, Hanya Empat Proyek Bina Marga Berlanjut Menurut dia, jika memakai simulasi perhitungan dengan data perolehan ketiga pajak itu pada 2019, nilai target penerimaan pajak 2021 yang wajar yakni Rp36,6 triliun. Pasalnya, kecil kemungkinan penerimaan ketiga pajak tersebut melonjak di masa pandemi covid-19.  "Ini sejalan dengan perkiraan Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) di rapat Banggar (Badan Anggaran) bahwa target pajak tahun 2020 adalah Rp30,8 triliun," tambah dia.  Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkapkan hal serupa. Dia menilai target pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp48 triliun dalam KUA-PPAS DKI 2021 terlalu optimistik.  "Ini situasi korona, bukan hanya sekadar daftar keinginan tapi tak realistis," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis, 5 November 2020.  Ia membandingkan target itu dengan sasaran PAD di APBD DKI 2017 dengan angka serupa, tetapi tak tercapai. Saat itu, situasi ekonomi sedianya masih baik, tak seperti di masa pandemi.