Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani

Perda Penanggulangan Covid-19 Diminta Tak Normatif

Nasional Virus Korona pemprov dki raperda dki dprd dki
Sri Yanti Nainggolan • 13 Oktober 2020 16:19
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19. Dia ingin aturan tersebut lebih tegas secara hukum.
 
"Saya sebagai pimpinan di sini meminta ketegasan perda supaya jangan normatif," ujar Pras di Gedung DPRD DKI, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Dia ingin regulasi fokus pada penindakan pelanggaran di masa pandemi covid-19. Selain itu, Pras ingin Pemprov DKI melibatkan legislatif dalam perumusan aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pelibatan DPRD dibutuhkan. Apalagi penegakan aturan menyangkut keuangan, dalam hal ini denda pelanggaran.
 
"(Selama ini) enggak dilibatkan, hanya nonton saja," kata Pras.
 
Baca:Tumpang Tindih, Sanksi Pidana di Raperda Covid-19 Diminta Dikaji Ulang
 
Pengesahan Perda Covid-19 tersebut diperkirakan molor dari target awal, yakni 13 Oktober 2020. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pantas Nainggolan mengatakan masih ada beberapa pembahasan yang perlu dikaji mendalam. Salah satunya, terkait Pasal 19 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pasal 36 tentang Sanksi Pidana.
 
"Masih (bisa molor). Iya. Kita kan enggak ingin juga hanya jadi lembaga stempel gitu," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 September 2020.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif