Layar informasi electronic road pricing (ERP) terpampang di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: MI/Immanuel Antonius
Layar informasi electronic road pricing (ERP) terpampang di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: MI/Immanuel Antonius

Perda Jalan Berbayar Dikebut

Nasional erp jakarta
Sri Yanti Nainggolan • 18 November 2019 16:04
Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengebut pembentukan peraturan daerah soal jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang ditargetkan berlaku 2020. Naskah akademik sedang diselesaikan.
 
"Kita harap semuanya tahun depan terbahas dengan baik. Sehingga, tahun depan kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Senin, 18 November 2019.
 
Menurut dia, Pemerintah Provinsi berupaya perda ERP masuk program legislasi daerah di DPRD pada 2020. Regulasi dibuat berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Syafrin menargetkan ERP paling lambat terlaksana pada 2021. Hal ini, tambah dia, sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Gubernur Anies Baswedan berharap ERP menjadi solusi mengurangi macet dan polusi udara karena bersifat pajak kemacetan (congestion tax).
 
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pantas Nainggolan berharap naskah akademik segera diselesaikan. Semakin cepat naskah jadi, pembahasan perda semakin cepat terealisasi.
 
"ERP ini karena baru, jadi mutlak. Harus ada naskah akademik," ujar dia pada kesempatan yang sama.
 
Pada Januari 2019, Anies telah meneken Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik. Saat itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menjelaskan naskah akademis sedang disiapkan.
 
Di satu sisi, saat itu proses lelang proyek sistem jalan berbayar elektronik masih berproses. Sayangnya, dua dari tiga perusahaan peserta justru mengundurkan diri, yakni QFree dan Kapsch TrafficCom.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif