Air merendam pemukiman warga di Kampung Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin, 6 Januari 2020. Foto: MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Air merendam pemukiman warga di Kampung Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin, 6 Januari 2020. Foto: MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Langkah Mundur DKI dalam Menghadapi Banjir

Nasional banjir jakarta cuaca ekstrem Jakarta Banjir
Sri Yanti Nainggolan • 16 Januari 2020 14:49
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana Rp4 miliar untuk menambah enam pengeras suara pada 2020. Fasilitas ini disiapkan untuk peringatan dini bencana kepada warga.
 
Dengan penambahan ini, DKI total memiliki 20 megafon. Keenam pengeras suara baru bakal dipasang di daerah rawan banjir: Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan.
 
Gubernur Anies Baswedan memang sempat memerintahkan kelurahan berkeliling di wilayah untuk memberikan peringatan dini jika terjadi banjir dengan menggunakan pengeras suara. Konsep baru ini dianggap lebih tanggap langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahukan semuanya apa yang bakal terjadi, termasuk keliling sirene," Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono menganggap penggunaan megafon untuk peringatan dini bencana kurang tepat. Ia menyarankan pengembangan teknologi siaga banjir.
 
"Itu konvensional, enggak pas banget apalagi pakai toa," kata Mujiono saat dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Menurut dia, konsep tersebut memang bisa mengantisipasi banjir. Namun, sistem ini tidak efektif sebagai peringatan.
 
Dia menyebut sejatinya DKI sudah punya konsep teknologi terkait penanganan banjir atau sampah yang berada di bawah Jakarta Smart City (JSC). Namun, sudah dua tahun terakhir program itu mangkrak.
 
"Yang perlu di fokuskan lagi adalah smart city-nya," ujar dia.
 
Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana juga menyoroti pembelian megafon oleh Pemprov. Dia menilai hal ini sebagai kemunduran.
 
Dia menjelaskan sejatinya Pemprov sudah meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang memiliki fitur siaga banjir. Namun, tak ada pembaruan dalam sistem tersebut.
 
"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbaru saat ini sudah tidak ada lagi," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Selain aplikasi, William juga menyarankan penggunaan SMS sebagai peringatan kepada warga di kawasan rawan banjir yang tak menggunakan aplikasi Pantau Banjir. Pesan yang disampaikan bisa berisi potensi hujan deras atau ketinggian air di hulu mencapai titik yang membahayakan.
 
"Warga mulai diberi peringatan beberapa jam sebelumnya bahwa ada pontensi banjir di wilayahnya. Dengan itu, warga sudah bersiap-siap sejak sore jika diprediksi bakal ada banjir di dini hari," papar William.
 

 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif