Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Takut Melanggar Hukum, DKI Hati-hati Mengambil Kebijakan Normalisasi Sungai

Antara • 25 Maret 2022 12:19
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hati-hati dalam mengambil kebijakan normalisasi sungai. Pembebasan sungai untuk penanggulangan banjir harus dipastikan tidak melanggar aturan dan hukum.
 
"Kami kan harus hati-hati jangan asal beli, nanti bermasalah pada kemudian hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022.
 
Menurut dia, belanja lahan di Jakarta tergolong paling tinggi di Indonesia. Namun, Ariza tidak menyebut besaran nilai yang digelontorkan DKI Jakarta untuk setiap pembebasan lahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekali lagi mari berpikir positif program normalisasi tetap dilaksanakan namun harus disesuaikan dengan masalah dan kemampuan yang ada," ucapnya.
 
Baca: Normalisasi Kali Bekasi Ditargetkan Rampung Pertengahan 2023
 
Politikus Partai Gerindra itu menyebut pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya soal normalisasi sungai. Normalisasi, kata dia, merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Pemda bertugas menyiapkan lahan sedangkan pemerintah pusat membangun infrastruktur fisik.
 
"Program banjir itu banyak sekali. Jangan selalu melihat banjir itu dengan normalisasi, ada naturalisasi, ada pembuatan waduk, situ, embung, pompa, polder, tanggul, early warning system. Pembuatan pembersihan, pengerukan, grebek lumpur, jadi program banjir itu banyak sekali. Jangan yang hanya dilihat normalisasi," ujar Riza.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif