Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan normalisasi Kali Bekasi rampung pada pertengahan 2023. Pekerjaan normalisasi ini upaya penanganan banjir akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua Kali, yakni Cileungsi dan Cikeas.
Basuki menginstruksikan pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi tetap memperhatikan review desain struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih. Pengerukan untuk memperlancar aliran air ke hilir.
"Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini, lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu merelokasi utilitas," kata Basuki, dalam keterangannya, Selasa, 8 Maret 2022.
Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut. Utamanya terkait pembebasan lahan.
Tak hanya itu, Basuki telah menginstruksikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk membuat surat pemberitahuan ke pengembang bahwa akan dikerjakan pembangunan tanggul. Sehingga, pengembang dapat menerima sebagian lahan milik mereka dapat dipakai tanpa proses pembebasan lahan karena pembangunan tanggul/parapet untuk mengamankan perumahan sekitar.
Baca: Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Pemprov DKI Soal Normalisasi Sungai
Dia juga meminta pekerjaan tambahan struktur pada Dinding Penahan Tanah (DPT) eksisting di titik Kemang Express tidak membongkar DPT existing tersebut. Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menyampaikan jika pembebasan lahan berjalan lancar maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat di pertengahan atau akhir 2023.
Saat ini, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi-dan Cikeas (P2C)), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket.
Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp591 miliar dan progres fisik 37 persen. Sementara itu, bertindak sebagai konsultan supervisi PT Wiratman Associate, PT Indra Karya, PT Hilmy, KSO dengan nilai kontrak konsultan sebesar Rp24,1 miliar. Pekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir 2023.
Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan
normalisasi Kali Bekasi rampung pada pertengahan 2023. Pekerjaan
normalisasi ini upaya penanganan banjir akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua Kali, yakni Cileungsi dan Cikeas.
Basuki menginstruksikan pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi tetap memperhatikan review desain struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih. Pengerukan untuk memperlancar aliran air ke hilir.
"Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini, lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu merelokasi utilitas," kata Basuki, dalam keterangannya, Selasa, 8 Maret 2022.
Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut. Utamanya terkait pembebasan lahan.
Tak hanya itu, Basuki telah menginstruksikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk membuat surat pemberitahuan ke pengembang bahwa akan dikerjakan pembangunan tanggul. Sehingga, pengembang dapat menerima sebagian lahan milik mereka dapat dipakai tanpa proses pembebasan lahan karena pembangunan tanggul/parapet untuk mengamankan perumahan sekitar.
Baca:
Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Pemprov DKI Soal Normalisasi Sungai
Dia juga meminta pekerjaan tambahan struktur pada Dinding Penahan Tanah (DPT) eksisting di titik Kemang Express tidak membongkar DPT existing tersebut. Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menyampaikan jika pembebasan lahan berjalan lancar maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat di pertengahan atau akhir 2023.
Saat ini, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi-dan Cikeas (P2C)), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket.
Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp591 miliar dan progres fisik 37 persen. Sementara itu, bertindak sebagai konsultan supervisi PT Wiratman Associate, PT Indra Karya, PT Hilmy, KSO dengan nilai kontrak konsultan sebesar Rp24,1 miliar. Pekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)