Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Pemprov DKI Soal Normalisasi Sungai

Jakarta: Pengamat tata kota, Nirwono Joga, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi program normalisasi sungai di Jakarta. Pasalnya, anggaran penanganan banjir Jakarta turut dialokasikan dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu sebesar Rp1,1 triliun. Namun, sebanyak Rp371 miliar belum digunakan. "Pemerintah pusat harus mengevaluasi kinerja Pemprov DKI dalam penggunaan dana PEN dalam penanganan banjir. Jika dinilai tidak serius, pusat memotong/menghentikan PEN kepada Pemprov DKI tahun ini,” kata Nirwono dilansir Media Indonesia, Jumat, 4 Maret 2022. Pemprov DKI Jakarta diberikan tenggat waktu menghabiskan anggaran PEN 2021 untuk menyelesaikan program hingga akhir Maret ini. Namun, Nirwono menilai Pemprov DKI Jakarta juga harus menyampaikan penggunaan Rp371 miliar dalam penanganan banjir kali ini. "Dengan tersisa Rp300 miliar tidak banyak yang bisa dilakukan untuk penanganan banjir. Untuk itu, DKI harus bisa menjelaskan akan digunakan untuk apa dalam penanganan banjir. Misalnya, merevitalisasi 15 situ, danau, embung, waduk (SDEW) Rp20 miliar dari 109 SDEW di Jakarta, atau membayar pembebasan lahan untuk pembenahan sungai fokus di sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," paparnya. Baca: Wagub DKI Yakin Sisa Dana PEN Rp371 Miliar Bisa Terserap Ke depannya, ia meminta Pemprov DKI harus fokus dalam penanganan banjir seperti membenahi 13 sungai lewat normalisasi atau naturalisasi untuk mengatasi banjir kiriman. Merehabilitasi saluran air kota hingga merevitalisasi SDEW untuk mengatasi banjir lokal, merestorasi kawasan pesisir untuk mengatasi banjir rob, dan menambah RTH baru sebagai daerah resapan alami. Sebelumnya, Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir. Pembebasan lahan dinilai perlu dilakukan segera agar normalisasi sungai bisa terlaksana. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan anggaran Pemulihan Nasional (PEN) yang ada di Dinas SDA di sepanjang 2021 hanya terserap 66,74 persen atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun. “Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022. Menurut Ida, Dinas SDA harus melakukan akselerasi. Sebab pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022. “Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran 371 miliar harus secepatnya direalisasikan,” katanya. Sementara Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan bahwa kinerja yang dilakukan jajarannya telah sesuai dengan standar, pedoman, dan manual (SPM). Dengan mekanisme tersebut ia meyakini sisa anggaran Rp371 miliar akan terserap optimal di bulan ini. "Dari Rp371 miliar sudah ada floatingnya terutama kaitannya dengan yang sudah SPM. Tantangan kita harus selesai akhir Maret ini," kata dia.