Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dok. Istimewa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dok. Istimewa

Wagub DKI Yakin Sisa Dana PEN Rp371 Miliar Bisa Terserap

Antara • 03 Maret 2022 21:24
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini sisa dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 di Dinas Sumber Daya Air bisa terserap untuk penanganan banjir. Sisa dana PEN di Dinas Sumber Daya Air mencapai Rp371 miliar.
 
"Nanti, kami upayakan yang terbaik dengan sisa waktu yang ada," kata Riza di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022.
 
Pemerintah pusat sudah memberikan tenggat waktu tambahan pengoptimalan dana PEN sampai Maret 2022. Riza mengatakan sisa dana PEN masih terus digunakan sampai habis tenggat waktu dan diprioritaskan untuk kepentingan infrastruktur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini diberikan akibat adanya upaya memfokuskan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta untuk penanganan dan penanggulangan covid-19.
 
"Jadi, terkait normalisasi terus kami upayakan. Tugas Pemprov itu melakukan pembebasan lahan. Nanti, dukungan bantuan (fisik proyek) dari Kementerian PUPR atau pemerintah pusat membangun normalisasinya dan sheet pile-nya," ucap Riza.
 
Baca: Pengerukan Kali Mampang Hadapi Sejumlah Kendala
 
Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai penyerapan dana PEN di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta pada 2021 belum optimal. Padahal, alokasi anggaran sekitar Rp1,1 triliun itu harus dimaksimalkan dalam program penanganan banjir.
 
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan anggaran PEN yang ada di Dinas Sumber Daya Air hanya 66,74 persen atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun.
 
"Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN," kata Ida.
 
Menurut dia, Dinas Sumber Daya Air harus melakukan akselerasi, karena pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022. Hal ini sebagaimana permintaan Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif