Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Anies Irit Bicara Soal Izin Food Street di Pulau D

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 11 Februari 2019 11:12
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan irit bicara soal keberadaan bisnis kuliner di Pulau D Reklamasi Teluk Utara Jakarta. Pulau yang telah berganti nama menjadi Pulau Maju ini makin ramai dengan menjamurnya kedai makanan bernuansa food street.
 
Padahal, izin terkait penggunaan pulau reklamasi belum diterbitkan. Ditanya lebih lanjut soal itu, Anies memilih diam.
 
"Menurut mereka tidak ada izin, harusnya sudah ditertibkan (izinnya)" kata Anies singkat lalu mengakhiri sesi wawancara, Jakarta, Senin, 11 Februari 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Benny Agus Chandra mangaku pihaknya tak memiliki wewenang mengeluarkan izin usaha itu. Ia mengatakan, urusan perizinan menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI.
 
"Tanya ke Pak Edy (kepala PMPTSP) saya enggak boleh komentar selain kepala PMPTSP," kata Benny pada 24, Januari 2019 lalu.
 
Kepala PMPTSP Edy Junaedi mengaku tak punya wewenang soal izin di reklamasi. Dia melempar lagi ke Benny.
 
(Baca juga:Pemprov DKI Memaklumi Geliat di Pulau Reklamasi)
 
Aktivitas bisnis di Pantai Maju diketahui dari video singkat yang beredar dalam pesan berantai. Dalam video tampak jajaran pedagang makanan layaknya pasar malam.
 
Pada Juni 2018, Anies sempat menyegel kawasan tersebut dengan alasan tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses penyegelan sempat heboh diberitakan lantaran Anies melibatkan 300 personel satpol PP.
 
Saat itu, sebanyak 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko yang sekaligus tempat tinggal.
 
(Baca juga:Gemerlap Bisnis Kuliner di Pulau Reklamasi)
 
Usai disegel, Satpol PP ditugaskan untuk mengawasi bangunan tersebut agar tidak ada kegiatan apa pun. Bangunan-bangunan ini disegel lantaran melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 
Pulau C dan D dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah selaku anak perusahaan Agung Sedayu Group. Pulau C dan D terhubung dengan daratan Jakarta melalui jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif